Kapolri Instruksikan Seluruh Polda Perkuat Pencegahan Karhutla

ASATUNEWS.CO, Jakarta — Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian daerah (Polda) untuk serentak memperkuat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah masing-masing. Instruksi itu dituangkan dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1895/VIII/OPS.1.2./2026 yang terbit pada 31 Agustus 2026 dan disampaikan ke publik melalui akun resmi Divisi Humas Polri, Kamis (3/9/2026) sore.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, pencegahan menjadi langkah utama dengan memperkuat patroli di wilayah rawan, menggelar apel siaga, menyiapkan personel dan sarana prasarana, serta memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, TNI, dunia usaha, dan masyarakat. Informasi lengkap dapat disimak pada unggahan akun @DivHumas_Polri di tautan berikut.

“Polri memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian karhutla dengan mengedepankan kesiapsiagaan, sinergi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat. Pencegahan menjadi langkah utama agar potensi kebakaran dapat diminimalkan dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas,” tutur Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko.

Telegram instruksi itu menjadi payung bagi seluruh Polda dari Aceh hingga Papua untuk bergerak serentak. Setiap Polda diminta memetakan wilayah rawan kebakaran di daerahnya, menyiagakan personel, dan menyiapkan peralatan pemadaman sejak dini, bukan hanya bereaksi setelah api membesar. Instruksi berantai ini kemudian diteruskan ke tingkat Polres hingga Polsek, sehingga pengawasan menyentuh langsung wilayah desa dan kecamatan yang selama ini menjadi titik rawan pembakaran lahan.

Mengapa Pencegahan Menjadi Kunci

Pendekatan pencegahan dinilai penting karena sebagian besar kebakaran lahan di Indonesia dipicu aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dengan cara membakar. Api yang dipicu pembakaran lahan kerap sulit dikendalikan saat musim kemarau, terutama di lahan gambut yang dapat terbakar di bawah permukaan dan bertahan lama meski api di permukaan terlihat padam. Karena itu, edukasi masyarakat dan penindakan sejak dini dianggap lebih efektif dibandingkan pemadaman setelah api meluas.

Pengalaman penanganan karhutla beberapa pekan terakhir menunjukkan betapa besarnya sumber daya yang harus dikerahkan begitu api membesar. Di Provinsi Sumatera Selatan, misalnya, BNPB menerjunkan empat unit helikopter water bombing yang melaksanakan 160 kali penjatuhan air di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, ditambah dua unit armada patroli udara yang menemukan 19 titik api untuk segera ditindaklanjuti. Biaya dan risiko operasi semacam itu jauh lebih besar dibandingkan biaya patroli pencegahan sejak awal musim kemarau.

Karhutla 2026: KLB dan Respons Lintas Institusi

Instruksi Kapolri ini keluar di tengah meluasnya karhutla di sejumlah provinsi pada musim kemarau 2026. Pekan sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani bahkan menyebut karhutla saat ini sudah masuk kategori kejadian luar biasa (KLB) dan menuntut koordinasi lintas sektor yang lebih kuat. Menurut Puan, dampak karhutla tidak hanya mengganggu lingkungan, tetapi juga meluas ke berbagai sektor, khususnya pendidikan dan kesehatan masyarakat, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh tiap instansi.

Baca Juga Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat

Kepolisian sendiri mencatat jumlah tersangka karhutla terus bertambah. Berdasarkan keterangan resmi Divisi Humas Polri, tercatat 89 tersangka perorangan dari 189 laporan polisi, meningkat dari sebelumnya 72 tersangka. Penyidik juga terus mendalami kemungkinan keterlibatan korporasi, dan pihak yang terbukti memerintahkan pembakaran akan tetap diproses hukum. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 454 kejadian karhutla seluas 202.010,96 hektare sepanjang Januari hingga Juli 2026.

TNI juga telah menempatkan Tim Alpha berkekuatan 442 personel untuk pemantauan, patroli titik api, dan pemadaman di wilayah terdampak. Hari ini BNPB kembali melakukan patroli udara di Provinsi Jambi bersama Menteri Kehutanan dan Gubernur Jambi, dan dari pemantauan tersebut ditemukan satu titik api yang diduga merupakan kebakaran baru di Lubuk Ruso, Kabupaten Batanghari. Temuan itu menunjukkan potensi kebakaran baru masih terus muncul dan pengawasan udara menjadi bagian penting dalam memastikan perkembangan karhutla terpantau.

Musim kemarau tahun ini membuat sejumlah provinsi, mulai dari Sumatera hingga Kalimantan, masuk dalam kategori rawan kebakaran. Titik api biasanya mulai bermunculan saat lahan gambut mengering, dan tanpa pengawasan ketat, satu titik api dapat meluas menjadi kebakaran besar dalam hitungan jam. Karena itu, apel siaga yang digalakkan Polri tidak sekadar seremonial, melainkan menjadi sarana memastikan setiap personel memahami tugasnya, mulai dari patroli, sosialisasi larangan membakar lahan, hingga kesiapan memadamkan api bersama BPBD dan warga.

Apa Artinya bagi Masyarakat

Instruksi serentak ini menjadi sinyal bahwa aparat keamanan menempatkan karhutla sebagai ancaman serius, bukan sekadar persoalan lingkungan musiman. Bagi masyarakat di wilayah rawan, telegram ini berarti patroli dan pengawasan akan semakin intensif, termasuk pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan yang kerap memicu kebakaran. Warga yang sehari-hari beraktivitas di perkebunan dan lahan pertanian diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena selain merusak lingkungan, perbuatan tersebut dapat berujung pada proses hukum.

Polri juga mengingatkan pentingnya peran serta warga. Masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan titik api atau melihat aktivitas pembakaran lahan, karena api yang dibiarkan sekecil apa pun dapat meluas dengan cepat di musim kemarau. Pelaporan dini memungkinkan aparat memadamkan api sebelum membesar, sekaligus membantu penyidik menelusuri pelaku pembakaran.

Langkah ini sekaligus menjawab kekhawatiran meluasnya dampak kabut asap yang mengganggu kesehatan, aktivitas belajar mengajar, penerbangan, dan perekonomian masyarakat. Dengan penguatan pencegahan di seluruh wilayah, diharapkan luasan kebakaran musim ini dapat ditekan dan masyarakat tidak kembali mengalami bencana asap seperti tahun-tahun sebelumnya. Koordinasi Polri dengan TNI, BNPB, pemerintah daerah, dan dunia usaha menjadi fondasi utama agar penanganan karhutla tahun ini lebih cepat, terukur, dan tidak berulang setiap musim kemarau.