ASATUNEWS.CO, Jakarta — Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan komitmennya untuk mengawal kebijakan yang berpihak dan melindungi peternak ayam petelur setelah menerima langsung aspirasi para peternak dalam sebuah audiensi, Rabu (2/9/2026). Komitmen tersebut disampaikan melalui unggahan resmi akun media sosial partai @PDI_Perjuangan pada Jumat (4/9/2026) pukul 19.00 WIB, lengkap dengan video dokumentasi pertemuan antara jajaran fraksi dan pengurus Paguyuban Peternak Ayam Petelur.
Audiensi ini menjadi perhatian karena telur ayam merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat dengan tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Ketika harga telur jatuh di tingkat peternak, peternak kecil yang pertama kali merasakan dampaknya; ketika harga naik, giliran konsumen yang mengeluh. Kondisi itulah yang membuat pertemuan antara Fraksi PDI Perjuangan dan Paguyuban Peternak Ayam Petelur penting untuk disimak, sebab menyangkut mata rantai pangan nasional dari hulu hingga hilir.
Lima Persoalan yang Disuarakan Peternak
Dalam unggahan resminya, Fraksi PDI Perjuangan merangkum sedikitnya lima persoalan utama yang disampaikan para peternak dalam audiensi tersebut:
- jatuhnya harga telur di tingkat peternak;
- disparitas harga yang tinggi antara harga di tingkat peternak dan harga yang dibayar konsumen;
- dominasi korporasi besar dalam rantai usaha perunggasan;
- adanya permainan informasi harga di pasar;
- mahalnya biaya pakan yang menekan ongkos produksi.
Jatuhnya harga di tingkat peternak menjadi keluhan paling mendasar. Dalam struktur pasar yang selama ini berjalan, harga yang diterima peternak sering kali tidak sebanding dengan biaya produksi yang harus mereka keluarkan setiap hari. Padahal, ayam petelur membutuhkan pakan secara terus-menerus dan tidak bisa menunggu harga membaik untuk berhenti makan.
Sementara itu, disparitas harga antara tingkat peternak dan tingkat konsumen dinilai terlalu tinggi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: mengapa harga di peternak anjlok, tetapi harga di pasar tetap tinggi? Para peternak menilai salah satu penyebabnya adalah dominasi korporasi besar yang menguasai sebagian besar mata rantai distribusi, sehingga posisi tawar peternak kecil menjadi lemah. Keluhan tentang permainan informasi harga pun ikut disorot, karena ketidaktransparanan data harga membuat peternak kesulitan mengambil keputusan kapan sebaiknya menjual hasil produksinya.
Faktor lain yang tidak kalah memberatkan adalah mahalnya biaya pakan. Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan ayam petelur, sehingga gejolak harga bahan baku pakan langsung terasa di tingkat kandang. Kombinasi antara biaya produksi yang tinggi dan harga jual yang jatuh membuat margin peternak semakin tipis, bahkan tidak sedikit yang terpaksa menjual di bawah biaya produksi.
Posisi Tawar Peternak dan Rantai Pasok Telur
Persoalan yang disuarakan Paguyuban Peternak Ayam Petelur sebenarnya mencerminkan masalah struktural yang sudah lama menggelayuti usaha perunggasan nasional. Peternak mandiri atau peternak rakyat umumnya berhadapan langsung dengan fluktuasi harga, tanpa perlindungan yang memadai. Berbeda dengan peternak yang tergabung dalam pola kemitraan dengan korporasi besar, peternak mandiri harus menanggung sendiri seluruh risiko fluktuasi harga pakan maupun harga jual.
Di sisi lain, telur ayam merupakan sumber protein hewani yang relatif terjangkau bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Konsumsi telur yang tinggi menjadikan komoditas ini salah satu penyumbang inflasi pangan yang paling diperhatikan pemerintah. Karena itu, kesehatan usaha peternakan ayam petelur bukan hanya persoalan sektoral, melainkan ikut menentukan stabilitas pangan dan daya beli masyarakat secara luas.
Baca Juga
Mahdalena Pertanyakan Kenaikan Biaya Penerbangan Haji Rp713 M
Ketika ribuan peternak menghadapi tekanan ekonomi dalam waktu bersamaan, risikonya tidak berhenti pada nasib para peternak itu sendiri. Dalam jangka menengah, produksi bisa menurun karena peternak mengurangi populasi ayam atau bahkan berhenti berusaha. Jika itu terjadi, pasokan telur di pasar akan terganggu dan harga justru berpotensi melonjak di tingkat konsumen — sebuah skenario yang merugikan semua pihak.
Komitmen Fraksi PDI Perjuangan
Menanggapi keluhan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan sikapnya dalam pernyataan resmi yang dikutip dari unggahan akun @PDI_Perjuangan:
“Atas aspirasi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berkomitmen untuk mengawal kebijakan yang berpihak dan melindungi peternak ayam petelur.”
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa fraksi tidak berhenti pada sekadar menerima audiensi, tetapi akan membawa persoalan ini ke ranah kebijakan. Sebagai bagian dari DPR RI, fraksi memiliki sejumlah instrumen untuk mengawal nasib peternak, mulai dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, hingga fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Komitmen itu juga menjadi sinyal politik bahwa persoalan harga telur dan kesejahteraan peternak rakyat masuk dalam radar pembahasan parlemen.
Bagi Paguyuban Peternak Ayam Petelur, audiensi ini merupakan kesempatan untuk menyampaikan langsung kondisi di lapangan kepada wakil rakyat. Dokumentasi pertemuan tersebut dapat disaksikan publik melalui video yang diunggah di akun resmi @PDI_Perjuangan, sebagaimana dikutip dalam unggahan yang sama. Kehadiran perwakilan peternak di hadapan fraksi menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi hanya menjadi keluhan di grup-grup peternak, tetapi sudah naik menjadi agenda resmi di lembaga perwakilan.
Apa Artinya bagi Konsumen dan Peternak
Komitmen politik dari Fraksi PDI Perjuangan ini penting dicermati dari dua sisi. Bagi peternak, ada harapan bahwa keluhan mereka akan diterjemahkan menjadi kebijakan yang memperbaiki iklim usaha, misalnya melalui perbaikan tata niaga, penguatan data harga yang transparan, serta keterjangkauan pakan. Bagi konsumen, perlindungan terhadap peternak pada akhirnya juga melindungi kepentingan mereka, karena pasokan telur yang stabil merupakan kunci harga yang wajar di pasar.
Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai langkah konkret yang akan diambil fraksi setelah audiensi ini, termasuk apakah persoalan tersebut akan dibawa ke rapat kerja bersama pemerintah atau menjadi bahan kajian legislasi. Namun, publik kini memiliki catatan resmi bahwa persoalan peternak ayam petelur telah didengar langsung oleh salah satu fraksi terbesar di DPR RI, dan komitmen untuk mengawalnya telah dinyatakan secara terbuka di media sosial resmi partai. Kini tinggal ditunggu, apakah komitmen tersebut akan berbuah kebijakan nyata yang memperbaiki nasib peternak rakyat di seluruh Indonesia.
