ASATUNEWS.CO, Jakarta — Polri melalui Polda Metro Jaya menyiapkan ribuan personel untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Selain pengamanan di lokasi aksi, personel juga ditempatkan di sejumlah titik untuk mendukung pengaturan lalu lintas sesuai kebutuhan. Informasi ini disampaikan melalui unggahan resmi akun Divisi Humas Polri pada Jumat pagi.
Dalam keterangan tersebut, Polri menyatakan telah menyiagakan personel Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) untuk memberikan pertolongan pertama dan layanan medis bagi masyarakat maupun personel yang membutuhkan, termasuk memastikan akses fasilitas kesehatan lanjutan apabila diperlukan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan kegiatan berjalan aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab.
Polri: Penyampaian Pendapat Hak Konstitusional
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Karena itu, Polri mengedepankan komunikasi, dialog, serta pendekatan persuasif dan humanis agar aspirasi dapat disampaikan secara aman dan tertib. Masyarakat juga diminta tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Polri hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, personel Dokkes kami siapkan untuk memberikan pertolongan apabila ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Jika diperlukan penanganan lebih lanjut, kami juga memastikan akses terhadap fasilitas kesehatan dapat berjalan dengan baik,” tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya.
Latar Belakang Aksi 28 Agustus
Aksi penyampaian pendapat pada Jumat ini menjadi rangkaian lanjutan dari gelombang aksi yang berlangsung sejak pekan sebelumnya. Sejumlah elemen masyarakat, termasuk warga Pati dan kelompok pendukung lainnya, menyuarakan tuntutan terkait penyelesaian RUU Perampasan Aset serta sejumlah isu lain yang mereka nilai belum direspons tuntas oleh pemerintah dan DPR. DPR sendiri sebelumnya telah menyatakan membuka ruang aspirasi menjelang aksi yang digelar pada 27 Agustus lalu.
Pada aksi sebelumnya, Polri juga telah mengimbau para peserta untuk menyampaikan aspirasi secara bijak, tertib, dan damai, sebagaimana disampaikan melalui unggahan resmi Divisi Humas Polri. Imbauan serupa kembali ditekankan dalam persiapan pengamanan kali ini, seiring dengan prediksi jumlah peserta yang kembali melibatkan massa dari berbagai daerah.
Kesiapan Pengamanan dan Layanan Masyarakat
Selain pengamanan personel, Polda Metro Jaya menyiagakan peralatan dan tim medis di sekitar lokasi aksi. Keberadaan personel Dokkes di tengah kerumunan dimaksudkan agar setiap peserta yang mengalami gangguan kesehatan dapat segera mendapat penanganan awal tanpa harus menunggu evakuasi ke rumah sakit. Langkah ini merupakan bagian dari standar pengamanan unjuk rasa yang selama ini diterapkan kepolisian.
Polri juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial. Pendekatan persuasif dan humanis terus dikedepankan, dengan tetap menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum selama berlangsungnya kegiatan. Masyarakat diharapkan dapat menyampaikan aspirasinya secara tertib sehingga hak konstitusional tetap terlindungi tanpa mengganggu ketertiban umum.
Dengan kesiapan ribuan personel dan dukungan fasilitas layanan kesehatan, Polri optimistis kegiatan penyampaian pendapat pada Jumat ini dapat berlangsung lancar. Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pengelola gedung dan instansi terkait, terus dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan gangguan berarti bagi masyarakat sekitar.
Baca Juga
BNPB Kerahkan Satgas Udara Tangani Karhutla di Enam Provinsi
Perkembangan situasi di lokasi aksi akan terus dipantau kepolisian, dan masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi dari sumber resmi. Kehadiran aparat di lapangan, menurut Polri, adalah bagian dari pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar pengamanan semata, sehingga setiap kebutuhan warga selama berlangsungnya aksi dapat terlayani dengan baik.
Pengamanan aksi kali ini juga menjadi perhatian karena melibatkan koordinasi lintas instansi. Selain Polda Metro Jaya, sejumlah satuan kewilayahan turut dikerahkan untuk mengawal pergerakan massa dari berbagai daerah menuju Jakarta. Rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus kendaraan akan diterapkan di sekitar kawasan parlemen dan sejumlah ruas jalan utama untuk menjaga kelancaran mobilitas warga yang tidak terlibat dalam aksi.
Pengalaman dari aksi-aksi sebelumnya menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian dalam menyusun skema pengamanan. Pendekatan yang mengedepankan dialog antara aparat dan koordinator aksi dinilai berhasil menjaga situasi tetap kondusif, dan pola tersebut kembali diterapkan pada Jumat ini. Polri juga membuka kanal komunikasi bagi masyarakat yang ingin melaporkan potensi gangguan selama berlangsungnya kegiatan.
Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tidak terpancing oleh narasi provokatif yang kerap muncul menjelang dan selama aksi berlangsung. Polri menegaskan bahwa setiap informasi yang beredar di media sosial perlu dikonfirmasi kebenarannya terlebih dahulu, dan masyarakat diminta mengacu pada keterangan resmi yang disampaikan aparat maupun instansi terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
Hingga artikel ini ditulis, persiapan pengamanan terus berjalan dengan melibatkan seluruh unsur yang dibutuhkan. Polri memastikan bahwa hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat tetap dihormati, selama pelaksanaannya mengikuti ketentuan perundang-undangan dan tidak mengganggu ketertiban umum. Keberhasilan pengamanan aksi kali ini akan menjadi catatan penting bagi penanganan agenda serupa di masa mendatang.
Dalam menghadapi aksi yang melibatkan massa dalam jumlah besar, kesiapan logistik menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Selain personel pengamanan dan tim medis, Polri menyiapkan sarana pendukung seperti kendaraan taktis, peralatan pengatur lalu lintas, serta posko terpadu yang berfungsi sebagai pusat koordinasi di lapangan. Posko ini memungkinkan aparat merespons cepat setiap perkembangan situasi, baik yang berkaitan dengan pengamanan maupun pelayanan kepada peserta aksi.
Polri juga menekankan pentingnya sinergi antara peserta aksi dan aparat dalam menjaga kondusivitas. Koordinator lapangan diminta berkomunikasi aktif dengan petugas di lokasi agar setiap tahapan kegiatan, mulai dari orasi hingga pembubaran, dapat berjalan sesuai kesepakatan. Dengan pola tersebut, risiko gesekan antara massa dan aparat dapat ditekan seminimal mungkin, sebagaimana yang telah terbukti pada sejumlah aksi sebelumnya yang berlangsung damai.
Ke depan, masyarakat berharap agar seluruh tuntutan yang disuarakan dalam aksi dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah dan DPR, sehingga penyampaian pendapat tidak berhenti sebagai agenda seremonial belaka. Sementara itu, kepolisian memastikan akan terus hadir mengawal setiap kegiatan masyarakat sesuai tugas dan fungsinya, dengan mengedepankan pelayanan dan perlindungan terhadap seluruh warga tanpa kecuali.
