ASATUNEWS.CO, Jakarta — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memimpin langsung upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat di lingkungan Polri di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (2/9/2026). Sertijab menjadi salah satu agenda penting institusi karena menyangkut pergeseran sejumlah posisi strategis, baik di tingkat markas besar maupun di jajaran kewilayahan, yang langsung berpengaruh pada arah kebijakan dan pelayanan kepolisian ke depan.
Berdasarkan keterangan resmi Divisi Humas Polri yang disampaikan melalui akun X @DivHumas_Polri pada Kamis (3/9/2026) petang, upacara sertijab kali ini mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan. Di antaranya Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri), Asisten Sumber Daya Manusia (AS SDM) Kapolri, Koorsahli Kapolri, Kapolda Sulawesi Utara, Karopaminal Divpropam Polri, hingga sejumlah jabatan kewilayahan lainnya. Informasi selengkapnya dapat disimak pada unggahan resmi @DivHumas_Polri di x.com/DivHumas_Polri/status/2095479339429310940.
Pernyataan Resmi Kadiv Humas Polri
Dalam keterangan yang menyertai unggahan tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menuturkan bahwa upacara serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Kepolisian. Pernyataan itu disampaikan langsung melalui kanal resmi kepolisian, sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai sikap resmi institusi.
Serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Pergantian ini merupakan proses pembinaan karier sekaligus penyegaran organisasi untuk memastikan roda organisasi terus berjalan secara optimal dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.
Penjelasan Kadiv Humas Polri tersebut menegaskan bahwa rotasi pejabat di lingkungan Polri bukan sekadar perpindahan administratif, melainkan bagian dari desain pembinaan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Setiap pergeseran jabatan melalui mekanisme sertijab biasanya diikuti prosesi serah terima tugas, wewenang, dan tanggung jawab, termasuk dokumen serta aset satuan, agar tidak terjadi kekosongan maupun tumpang tindih pelaksanaan tugas. Rangkaian prosesi semacam ini lazim diawali pembacaan keputusan pimpinan, pengambilan sumpah atau janji jabatan, hingga penandatanganan berita acara serah terima yang menjadi penanda resmi berpindahnya tanggung jawab dari pejabat lama kepada pejabat baru.
Jabatan yang Diserahterimakan
Meski unggahan resmi tersebut tidak merinci nama-nama pejabat yang menerima jabatan baru, posisi yang masuk dalam agenda sertijab kali ini mencerminkan perhatian Polri pada bidang operasi, pembinaan personel, hingga pengamanan internal. Berikut gambaran jabatan yang diserahterimakan beserta lingkup kerjanya:
Baca Juga
Polri: Video Bus Viral di Medsos Tak Sesuai Narasi yang Beredar
| Jabatan | Lingkup | Fungsi Utama |
|---|---|---|
| Astamaops Kapolri | Mabes Polri | Asisten utama Kapolri bidang operasi; membantu perumusan kebijakan dan pelaksanaan operasi kepolisian |
| AS SDM Kapolri | Mabes Polri | Asisten Kapolri bidang sumber daya manusia; pembinaan personel dan manajemen karier |
| Koorsahli Kapolri | Mabes Polri | Koordinator staf ahli Kapolri; pengkajian dan analisis kebijakan strategis |
| Kapolda Sulawesi Utara | Polda Sulut | Pimpinan kepolisian daerah Sulawesi Utara; penanggung jawab keamanan dan ketertiban di wilayah |
| Karopaminal Divpropam Polri | Mabes Polri | Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan; pengawasan perilaku dan penegakan disiplin anggota |
Posisi-posisi tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam tata kelola Polri. Astamaops misalnya menjadi semacam “otak” perencanaan operasi yang melibatkan banyak satuan, sementara AS SDM mengatur karier puluhan ribu personel. Karopaminal Divpropam berperan menjaga marwah institusi dari sisi internal, termasuk menindak pelanggaran kode etik dan disiplin anggota. Adapun Kapolda Sulawesi Utara memimpin langsung pelayanan kepolisian di salah satu provinsi di kawasan timur Indonesia. Wilayah Sulawesi Utara sendiri berbatasan langsung dengan negara tetangga melalui jalur laut, sehingga peran Kapolda di sana tidak hanya menyangkut keamanan dalam negeri, tetapi juga pengawasan lalu lintas orang dan barang di kawasan perbatasan. Di sisi lain, fungsi pengamanan internal yang diampu Karopaminal Divpropam dinilai semakin relevan di tengah upaya Polri menjaga profesionalisme anggota dan menindak tegas oknum yang melanggar aturan.
Rangkaian Kebijakan Mutasi Besar Polri
Sertijab di Rupattama Mabes Polri tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan rotasi dan mutasi besar yang diumumkan Polri pada awal pekan ini. Sebelumnya, Asatunews memberitakan bahwa Kapolri menerbitkan tiga Surat Telegram (ST) mutasi pada 30 Agustus 2026 yang mencakup 424 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen), dengan 344 personel di antaranya mendapat promosi atau penempatan jabatan baru. Melalui ST itulah sejumlah posisi strategis di Mabes Polri dan jajaran kewilayahan diisi pejabat baru sebelum akhirnya diresmikan melalui upacara sertijab.
Dalam organisasi Polri, Surat Telegram merupakan instrumen resmi pimpinan untuk menerbitkan keputusan mutasi, rotasi, promosi, hingga penempatan personel. Sebelum sebuah ST terbit, umumnya digelar rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang menjadi forum penilaian kelayakan dan pertimbangan pimpinan dalam menentukan pejabat yang akan mengisi suatu jabatan. Setelah ST terbit, prosesi sertijab menjadi tahap seremonial sekaligus yuridis yang mengunci peralihan tanggung jawab secara resmi.
Kebijakan mutasi dalam skala besar kerap menjadi perhatian publik karena menyangkut peta kekuatan institusi keamanan terbesar di Indonesia. Rotasi yang berjalan mulus dan tertib dinilai penting agar pelayanan kepolisian tidak terganggu, terlebih di tengah sejumlah agenda nasional yang tengah berjalan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi, pendampingan warga terdampak erupsi Gunung Sinabung di Sumatra Utara, hingga pengamanan berbagai kegiatan masyarakat menjelang akhir tahun.
Apa Artinya bagi Publik
Bagi masyarakat umum, sertijab pejabat Polri memang tidak selalu terasa langsung, tetapi dampaknya signifikan dalam jangka menengah. Pergantian Kapolda maupun pejabat utama Mabes Polri biasanya diikuti penyesuaian prioritas kerja, gaya kepemimpinan, hingga pola koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena itu, publik lazim menyambut baik penyegaran organisasi selama prosesnya transparan dan didasarkan pada kompetensi.
Polri sendiri menegaskan komitmennya agar pergantian pejabat tidak mengganggu pelayanan publik. Dengan adanya pernyataan resmi Kadiv Humas Polri yang menekankan kesinambungan tugas, masyarakat diharapkan tetap memperoleh layanan kepolisian yang optimal dari tingkat Mabes hingga kewilayahan, baik dalam hal pengamanan, penegakan hukum, maupun perlindungan dan pengayoman masyarakat.
