ASATUNEWS.CO, Jakarta — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M secara umum berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian itu disampaikan Ketua Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Informasi tersebut dibagikan akun resmi DPR RI @DPR_RI melalui unggahan pada Jumat (28/8/2026) pagi, dikutip dari https://x.com/DPR_RI/status/2093186849699143696.
Dalam rilis yang disiarkan kanal resmi DPR RI, emedia.dpr.go.id, Timwas Haji menyampaikan enam rekomendasi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Enam rekomendasi itu menjadi bagian dari laporan pengawasan Timwas Haji yang dibacakan dalam rapat paripurna. Meski menilai pelaksanaan haji 2026 lebih baik, DPR tetap meminta sejumlah perbaikan agar kualitas layanan haji terus meningkat dari tahun ke tahun.
Cucun Ahmad Syamsurijal merupakan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendapat amanah memimpin Timwas Haji. Sebagai ketua Timwas, ia memimpin pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan haji, mulai dari persiapan, pemberangkatan, layanan di Arab Saudi, hingga pemulangan jemaah ke tanah air.
Timwas Haji dan Ruang Lingkup Pengawasan
Tim Pengawas Haji merupakan alat kelengkapan DPR yang dibentuk khusus untuk mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, termasuk pengelolaan keuangan haji dan kualitas layanan kepada jemaah. Keberadaan Timwas menjadi jembatan antara DPR, Kementerian Agama, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam memastikan haji berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penilaian bahwa penyelenggaraan haji 2026 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menjadi kabar positif bagi jutaan masyarakat yang tengah menunggu giliran berangkat. Namun, penyampaian enam rekomendasi menegaskan bahwa evaluasi tetap diperlukan, terutama untuk memperbaiki aspek layanan yang masih dinilai kurang. Bagi pembaca yang belum familiar, BPIH adalah biaya yang dibayarkan jemaah untuk menutup sebagian biaya operasional haji, sementara BPKH adalah badan yang bertugas mengelola dana haji agar berkembang dan bisa dimanfaatkan untuk menekan beban jemaah.
Sorotan DPR Sepanjang Musim Haji 2026
Sepanjang musim haji tahun ini, DPR melalui Komisi VIII dan Timwas Haji berulang kali menyoroti sejumlah persoalan. Anggota Komisi VIII Mahdalena mempertanyakan beban kenaikan biaya penerbangan haji yang mencapai Rp713 miliar dan mendorong kontrak maskapai dibuka ke publik, sebagaimana dikutip dari unggahan @DPR_RI di https://x.com/DPR_RI/status/2090061402698338628.
Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina menyoroti realisasi biaya akomodasi yang tetap dibayarkan penuh meski sekitar 400–500 jemaah batal berangkat, sebagaimana diberitakan dari unggahan @DPR_RI di https://x.com/DPR_RI/status/2090363371728085069. Sementara itu, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mendorong revisi UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji agar investasi dana haji oleh BPKH lebih optimal, dikutip dari https://x.com/DPR_RI/status/2090348167032123558, sekaligus menyoroti ketimpangan nilai manfaat haji antara jemaah berangkat dan jemaah masa tunggu melalui https://x.com/DPR_RI/status/2090378449164677564.
Baca Juga
Indonesia-China Gelar Pertemuan 2+2 Kedua di Jakarta
Angka-angka Penyelenggaraan Haji 2026
Berbagai sorotan yang disampaikan anggota dewan sepanjang musim haji 2026 dapat dirangkum dalam data berikut, yang seluruhnya bersumber dari pernyataan resmi anggota DPR melalui akun @DPR_RI:
| Aspek | Angka/Fakta | Sumber Pernyataan |
|---|---|---|
| Kenaikan biaya penerbangan haji | Rp713 miliar | Mahdalena (Komisi VIII) |
| BPIH 2026 | Rp87,4 juta per jemaah | Marwan Dasopang (Komisi VIII) |
| Dana kelolaan BPKH | ±Rp184 triliun | Marwan Dasopang (Komisi VIII) |
| Imbal hasil investasi BPKH | 6 persen (target 7,9 persen) | Marwan Dasopang (Komisi VIII) |
| Nilai manfaat haji per tahun | Rp12–13 triliun | Marwan Dasopang; Rp7 triliun untuk jemaah berangkat, Rp4 triliun untuk masa tunggu |
| Jemaah batal berangkat | 400–500 orang | Selly Andriany Gantina (Komisi VIII) |
Apa Artinya bagi Penyelenggaraan Haji ke Depan
Enam rekomendasi Timwas Haji diharapkan menjadi peta jalan perbaikan penyelenggaraan haji, terutama menjelang musim haji 1448 H/2027 M. Dengan evaluasi yang berbasis data, DPR ingin memastikan setiap rupiah dana haji dikelola secara transparan dan akuntabel demi kenyamanan jemaah. Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 sendiri merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan DPR, sehingga penyampaian rekomendasi di forum tersebut menegaskan keseriusan parlemen mengawal isu haji.
Bagi calon jemaah yang masih menunggu keberangkatan, hasil pengawasan ini menjadi jaminan bahwa DPR terus mengawal kualitas layanan haji. Transparansi kontrak maskapai, efisiensi biaya akomodasi, konsistensi data laporan keuangan antara Kementerian Agama dan BPKH, hingga optimalisasi investasi dana haji menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah bersama BPKH pada musim haji berikutnya. Publik pun menunggu tindak lanjut pemerintah atas enam rekomendasi tersebut, termasuk bagaimana perbaikan layanan akan dirasakan langsung oleh jemaah haji Indonesia pada musim-musim mendatang.
Perlu dicatat pula bahwa penyelenggaraan haji merupakan salah satu urusan paling kompleks yang dikelola negara setiap tahunnya. Ribuan jemaah harus diberangkatkan, ditempatkan, dilayani, hingga dipulangkan dalam waktu bersamaan, dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan BPKH. Karena itu, penilaian bahwa penyelenggaraan haji 2026 berjalan lebih baik bukan sekadar kabar baik, melainkan hasil kerja panjang berbagai pihak sepanjang musim haji berlangsung.
Sementara itu, publik juga menaruh perhatian besar pada isu keuangan haji menyusul berbagai pemberitaan sebelumnya. Mulai dari wacana kenaikan BPIH untuk musim haji 2027 yang disebut-sebut mencapai Rp100 juta lebih, hingga imbal hasil investasi dana haji yang dinilai masih di bawah target. Enam rekomendasi Timwas Haji yang disampaikan di hadapan pemerintah diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan tersebut secara terukur, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji tetap terjaga.
Ke depan, DPR juga diharapkan terus memantau implementasi rekomendasi tersebut, bukan berhenti pada penyampaian di rapat paripurna. Pengawasan yang berkelanjutan menjadi kunci agar setiap rekomendasi benar-benar dieksekusi, bukan sekadar menjadi catatan administratif. Dengan demikian, musim haji berikutnya dapat berjalan lebih baik lagi, baik dari sisi layanan, biaya, maupun kepuasan jemaah secara keseluruhan.
