ASATUNEWS.CO, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, mendorong Komisi Kejaksaan melakukan eksaminasi khusus terhadap perkara dugaan korupsi batubara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dorongan itu disampaikan melalui akun resmi DPP PDI Perjuangan di platform X pada Jumat (28/8/2026) siang, dan menjadi perkembangan terbaru dari sikap politik partai tersebut dalam mengawal kasus yang menyita perhatian publik itu.
Dalam pernyataannya, Nasyirul menegaskan eksaminasi khusus penting dilakukan agar perkara ini terang benderang mulai dari hulu sampai hilir. Dengan begitu, publik bisa mendapatkan gambaran sesungguhnya atas perkara tersebut di luar proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik. “Komisi Kejaksaaan memiliki kewenangan sesuai UU Kejaksaan dan Pepres No. 18 tahun 2011 untuk melakukan pemantauan atas perkara yang menarik perhatian publik, salah satunya perkara eks. Jampidsus ini, di mana Komisi Kejaksaan telah membentuk tim khusus terkait perkara ini,” tegasnya, dikutip dari unggahan resmi @PDI_Perjuangan di X (https://x.com/PDI_Perjuangan/status/2093201918587973967).
Kronologi: dari Tuntutan Hukuman Berat ke Eksaminasi Khusus
Dorongan eksaminasi khusus ini bukan langkah pertama Nasyirul Falah Amru dalam kasus yang sama. Pada 23 Agustus 2026, anggota Komisi III DPR RI dari daerah pemilihan tersebut sebelumnya menuntut agar para tersangka kasus korupsi batubara yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah dihukum seberat-beratnya. Kala itu, melalui video yang diunggah PDI Perjuangan, ia menyampaikan pernyataan tegas: “Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku, tersangka, diadili yang seberat-beratnya. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.”
Kini, lima hari berselang, sikapnya bergeser dari sekadar tuntutan hukuman menjadi dorongan pengawasan institusional. Nasyirul meminta Komisi Kejaksaan — lembaga pengawas eksternal profesi jaksa — turun tangan memeriksa penanganan perkara tersebut secara menyeluruh. Perubahan pendekatan ini menunjukkan bahwa pengawasan publik terhadap kasus ini tidak lagi hanya berhenti pada tuntutan keras di ruang publik, tetapi mulai menyasar aspek prosedural dan akuntabilitas penegakan hukum itu sendiri.
Apa Itu Eksaminasi Khusus dan Mengapa Penting
Eksaminasi adalah instrumen pengawasan yang dimiliki Komisi Kejaksaan untuk menilai kinerja jaksa dalam menangani suatu perkara, baik dari sisi prosedur maupun substansi. Berbeda dengan penyidikan yang berujung pada penetapan tersangka dan berkas perkara, eksaminasi bersifat pengawasan dan evaluasi: hasilnya berupa rekomendasi yang dapat menjadi bahan perbaikan bagi Kejaksaan Agung. Dalam perkara yang menarik perhatian publik, eksaminasi dapat dilakukan secara khusus — pola yang menurut Nasyirul sudah dijalankan Komisi Kejaksaan dengan membentuk tim khusus untuk perkara eks Jampidsus ini.
Dasar kewenangan yang ia kutip merujuk pada Undang-Undang Kejaksaan serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Regulasi tersebut memberi mandat kepada Komisi Kejaksaan untuk melakukan pemantauan dan penilaian atas perkara tertentu, termasuk yang menyedot perhatian masyarakat luas. Dalam praktiknya, eksaminasi dilakukan dengan memeriksa berkas perkara, mendengar keterangan para pihak, hingga menilai apakah penanganan perkara telah sesuai dengan prosedur dan tidak menyimpang dari rasa keadilan. Hasilnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti.
Baca Juga
Prabowo Masih Teratas, KDM Makin Dekat, Anies Mengintai di Survei IPO
Dengan adanya eksaminasi khusus, publik berharap ada lapisan pengawasan kedua di luar proses hukum formal yang sedang berjalan — memastikan penanganan perkara tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga transparan dan akuntabel secara kelembagaan. Inilah yang membuat dorongan Nasyirul Falah Amru relevan: ia tidak hanya menuntut hasil, tetapi juga mengawal prosesnya.
Siapa Febrie Adriansyah dan Mengapa Kasus Ini Disorot
Febrie Adriansyah adalah mantan Jampidsus Kejaksaan Agung yang namanya kini dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi batubara. Posisi Jampidsus sendiri merupakan jabatan strategis di Kejaksaan Agung yang membawahi penanganan tindak pidana khusus, termasuk korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi. Karena itu, keterlibatan nama seorang mantan pejabat puncak penegakan hukum dalam kasus korupsi dinilai publik sebagai tamparan bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Alasan kasus ini dianggap penting tak lepas dari dampak korupsi di sektor batubara. Sebagai komoditas energi utama, pengelolaan batubara yang korup berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar serta merugikan masyarakat yang bergantung pada sektor ini — baik sebagai konsumen energi maupun penerima manfaat penerimaan negara. Komisi III DPR RI, sebagai mitra kerja Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan KPK, kerap menjadi panggung pertama bagi sorotan politik terhadap kasus-kasus hukum nasional semacam ini.
Respons dan Langkah Lanjutan
Pernyataan PDI Perjuangan tersebut menjadi penanda bahwa kasus dugaan korupsi batubara yang menyeret eks Jampidsus akan terus menjadi sorotan politik nasional hingga tuntas. Partai berlambang banteng itu, melalui DPP-nya, secara konsisten menyuarakan tuntutan penegakan hukum yang tegas dalam kasus ini — dari tuntutan hukuman maksimal pada akhir pekan lalu hingga dorongan eksaminasi khusus pada hari ini.
Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Febrie Adriansyah maupun Kejaksaan Agung yang termuat dalam unggahan PDI Perjuangan tersebut. Yang sudah pasti, Komisi Kejaksaan diklaim telah membentuk tim khusus untuk menangani perkara ini — sebuah sinyal bahwa pengawasan eksternal atas penanganan kasus tersebut tengah berjalan. Publik kini menanti langkah lanjutan aparat penegak hukum dan hasil pengawasan Komisi Kejaksaan, sekaligus berharap perkara ini dapat diselesaikan secara terang benderang dari hulu hingga hilir, sebagaimana harapan yang disuarakan Nasyirul Falah Amru.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi kredibilitas sistem pemberantasan korupsi: apakah penegakan hukum mampu berjalan tanpa pandang bulu, termasuk ketika yang terseret adalah mantan pejabat tinggi di lembaga penegak hukum itu sendiri. Jawabannya akan menentukan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung dan seluruh aparat penegak hukum di masa mendatang.
