Said Abdullah: Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Harus Inklusif

ASATUNEWS.CO, Jakarta — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam Rancangan APBN 2027 harus bersifat inklusif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh sekadar tercermin dalam angka makro, tetapi harus ditandai dengan bergeraknya sektor riil dan terbukanya lapangan kerja formal secara luas. Penegasan itu disampaikan politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut saat memimpin Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum, dan Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Rapat kerja itu digelar dengan agenda penyampaian pokok-pokok RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 serta pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang akan membahas postur anggaran secara lebih rinci. Keterangan Said Abdullah terkait rapat tersebut dikutip dari unggahan akun resmi DPR RI di platform X (@DPR_RI), yang memuat ringkasan lengkap jalannya rapat kerja Banggar bersama jajaran pemerintah dan Bank Indonesia.

Pertumbuhan Harus Dirasakan, Bukan Sekadar Angka

Said Abdullah menekankan, upaya mencapai pertumbuhan 6 persen harus diikuti dengan penguatan sektor riil agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan masyarakat sekaligus mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan yang hanya tampak di atas kertas tidak ada artinya jika tidak diiringi perbaikan kesejahteraan nyata bagi rakyat.

Pertumbuhan boleh 6 persen jika pertumbuhan itu inklusif. Artinya, pertumbuhan itu tidak sekadar tumbuh, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sektor riil bergerak sehingga kita ini tidak masuk dalam kategori jebakan berpendapatan menengah terus-menerus. Kita sudah kalah jauh dengan Filipina dan Vietnam. Oleh karenanya ketika effort pemerintah mau tumbuh 6 persen, kita harapkan bukan sekadar tumbuh.

Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI

Ketua Banggar itu juga menyoroti pentingnya menggunakan indikator ekonomi riil untuk mengukur kualitas pertumbuhan. Salah satunya melalui penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dinilai dapat menjadi cerminan aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menilai, jika ekonomi tumbuh 6 persen tetapi penerimaan PPN tidak ikut naik, maka ada persoalan mendasar dalam kualitas pertumbuhan tersebut.

Pertumbuhan itu ukurannya sederhana, kalau tumbuh 6 persen kita lihat PPN-nya naik tidak? Kalau PPN-nya tidak naik maka ada yang salah dengan pertumbuhan kita.

Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI

Ketidaksesuaian Angka dan Respons Pemerintah

Dalam kesempatan yang sama, Said Abdullah meminta pemerintah lebih cermat dalam menyiapkan dokumen perencanaan dan penganggaran. Ia menemukan ketidaksesuaian sejumlah angka antara penyampaian nota keuangan dengan dokumen fisik yang diterima DPR RI. Catatan tersebut menjadi salah satu poin yang akan dikoreksi selama pembahasan di Panitia Kerja.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sejumlah catatan teknis dan melakukan penyelarasan data selama proses pembahasan di Panja. Pernyataan itu disampaikan langsung dalam rapat kerja yang sama dan menjadi bagian dari unggahan resmi DPR RI di akun X-nya. Baca Juga Banggar DPR: APBN Siap Biayai Pengangkatan PPPK Jadi PNS

Nanti kami perbaiki dalam masa diskusi ini. Karena memang diskusi ini untuk memperbaiki yang kurang-kurang juga. Terima kasih atas koreksinya, Pak.

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI

Proyeksi Makro RAPBN 2027

Berdasarkan dokumen bahan paparan Menteri Keuangan mengenai RAPBN 2027, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS. Pemerintah juga mengalokasikan Belanja Negara sebesar Rp4.097,2 triliun untuk mendanai delapan klaster prioritas pembangunan, dengan sasaran rasio Gini pada rentang 0,367–0,371.

Target pertumbuhan 6 persen tersebut menjadi salah satu angka yang paling disorot dalam pembahasan APBN 2027. Sebelumnya, delapan fraksi di DPR telah menyetujui pembahasan RAPBN 2027 dengan sejumlah catatan kritis, sementara pemerintah menegaskan komitmen menjaga kesehatan fiskal dengan defisit yang terus diturunkan dan pembiayaan utang yang dikelola secara hati-hati. Pembentukan Panja di Banggar menandai dimulainya pembahasan teknis yang lebih detail, termasuk alokasi belanja per kementerian dan lembaga, postur penerimaan negara, serta asumsi makro yang menjadi dasar perhitungan anggaran.

Kehadiran Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia dalam rapat kerja tersebut juga menjadi perhatian, mengingat stabilitas moneter dan nilai tukar merupakan bagian tak terpisahkan dari asumsi makro APBN. Koordinasi antara pemerintah, DPR, dan bank sentral dalam pembahasan APBN menjadi penting agar target pertumbuhan 6 persen tidak sekadar angka, tetapi didukung kebijakan yang konsisten di sisi fiskal dan moneter.

Apa Artinya bagi Masyarakat

Penekanan Said Abdullah soal pertumbuhan inklusif relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang selama ini kerap menghadapi tantangan middle-income trap. Pertumbuhan yang tinggi tanpa diiringi perluasan lapangan kerja formal dan kenaikan daya beli hanya akan memperlebar kesenjangan. Dengan menjadikan penerimaan PPN sebagai salah satu indikator, DPR ingin memastikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat benar-benar bergerak, bukan hanya angka statistik.

Bagi pekerja dan pelaku usaha, pesan Said Abdullah soal sektor riil dan lapangan kerja formal berarti pertumbuhan ekonomi harus berbanding lurus dengan terbukanya kesempatan kerja baru. Sektor riil seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan pariwisata menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja. Jika sektor-sektor itu bergerak, daya beli masyarakat ikut meningkat, konsumsi rumah tangga menguat, dan penerimaan negara dari pajak pun bertambah, sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal untuk membiayai program-program kesejahteraan.

Ketua Banggar itu menegaskan, pencapaian target pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan manfaat pembangunan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam indikator makro, tetapi juga terasa melalui peningkatan aktivitas sektor riil, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan RAPBN 2027 di DPR akan terus berlanjut dan menjadi penentu arah kebijakan fiskal Indonesia pada tahun anggaran mendatang. Masyarakat dapat mengikuti perkembangan pembahasan tersebut melalui kanal resmi DPR RI, termasuk akun @DPR_RI di platform X.