Krisis Air Kalbar: Yuliansyah Minta Sinergi Pemda-Kementerian

ASATUNEWS.CO, Kubu Raya — Anggota Komisi V DPR RI Yuliansyah mengimbau Pemerintah Daerah Kalimantan Barat beserta seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani ancaman krisis air bersih akibat fenomena El Nino yang masih melanda wilayah itu. Imbauan itu disampaikan Yuliansyah di sela agenda kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Senin (24/8/2026), sebagaimana dikutip dari unggahan akun resmi DPR RI, @DPR_RI, Rabu (26/8/2026).

Dalam unggahan yang merujuk keterangan resmi E-Media DPR RI tersebut, Yuliansyah menyoroti prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut musim kemarau di Kalimantan Barat berpotensi berlangsung hingga awal November 2026. Kondisi itu membuat ketersediaan air bersih bagi warga menjadi persoalan serius, terutama di daerah yang selama ini mengandalkan sumur dangkal dan sumber air permukaan yang mulai mengering.

“Dengan situasi El Nino saat ini, di mana kemarau menurut perkiraan BMKG bisa terjadi sampai awal November, kita mengimbau pemerintah daerah untuk mencarikan solusi-solusi untuk masyarakat,” ujar Yuliansyah dalam keterangannya.

Kronologi Kunjungan Kerja Komisi V

Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Kubu Raya merupakan bagian dari agenda pengawasan legislatif terhadap penanganan dampak kemarau panjang di Kalimantan Barat. Wilayah Kalbar menjadi salah satu daerah yang paling terdampak, seiring menurunnya debit air di sejumlah sungai dan meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang diperparah oleh udara kering.

El Nino sendiri merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang memengaruhi pola curah hujan di Indonesia, menyebabkan musim kemarau lebih kering dan lebih panjang di sebagian wilayah. Fenomena inilah yang membuat sejumlah provinsi di Kalimantan dan Sumatera mengalami kekurangan air bersih sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Yuliansyah memaparkan bahwa penanganan krisis air memerlukan kolaborasi lintas instansi. Dari sisi teknis meteorologi, BMKG telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau penyemaian hujan buatan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada ketersediaan benih awan di atmosfer.

Krisis air bersih di Kalimantan Barat sebenarnya bukan persoalan baru setiap musim kemarau. Sejumlah kabupaten di provinsi itu rutin menghadapi kekeringan, terutama di daerah pesisir dan kawasan gambut yang airnya cepat surut saat musim kemarau berkepanjangan. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan warga pada sumur dangkal dan air permukaan yang mudah menguap.

“BMKG sudah melakukan OMC, tapi itu juga tergantung benih-benih awan yang ada. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalbar bersama stakeholder terkait untuk membantu warga yang terdampak kekurangan air bersih,” jelasnya.

Dampak Kemarau Panjang di Kalimantan

Krisis air bersih bukan hanya persoalan kebutuhan sehari-hari. Kemarau panjang yang diprakirakan membentang hingga awal November turut mengancam sektor pertanian dan pasokan bahan pokok. Sebelumnya, Yuliansyah juga mengingatkan ancaman gangguan pasokan bahan pokok akibat kemarau panjang dan karhutla yang melanda sejumlah provinsi di Kalimantan dan Sumatera. Baca Juga Selly Soroti Data Laporan Keuangan Haji 2026 yang Tak Konsisten antara KemenHaji dan BPKH

Skala persoalan ini terlihat dari data penanganan yang dirilis lembaga resmi dalam dua hari terakhir. BNPB melalui akun resmi @BNPB_Indonesia melaporkan ribuan personel Satgas Darat bergerak menangani 29 titik api di Provinsi Jambi, dengan 17 titik berhasil dipadamkan. Sementara itu, TNI melalui Pusat Penerangan TNI menyiagakan puluhan ribu personel untuk operasi karhutla di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Barat.

Program sumur bor yang disebut Yuliansyah menjadi salah satu solusi jangka pendek yang paling realistis. Sumur bor mampu menjangkau lapisan air tanah yang lebih dalam dibanding sumur gali konvensional, sehingga lebih tahan terhadap kekeringan permukaan. Untuk jangka menengah, perbaikan jaringan perpipaan serta pembangunan embung dan penampungan air hujan bisa menjadi solusi yang lebih permanen bagi daerah rawan kekeringan.

Kondisi ini membuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci. Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa Komisi V DPR RI berkomitmen terus mengawal penanganan dampak kemarau panjang melalui fungsi pengawasan dan anggaran yang melekat pada lembaga legislatif.

“Kita pasti bersinergi dengan pemerintah daerah bagaimana untuk mengatasi dampak ini. Salah satunya BMKG yang melakukan OMC, kemudian kita membantu masyarakat yang terdampak melalui program penyediaan sumur bor,” pungkasnya.

Apa Artinya bagi Warga Kalbar

Bagi warga Kalimantan Barat, imbauan ini menjadi sinyal bahwa krisis air bersih tengah mendapat perhatian serius di tingkat pusat. Dengan prakiraan kemarau yang masih berlangsung lebih dari dua bulan ke depan, kebutuhan air bersih warga diprediksi semakin kritis, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan perpipaan dan masih mengandalkan air sungai atau sumur gali.

Melalui fungsi anggaran, Komisi V dapat mendorong percepatan program sumur bor dan penyaluran air bersih ke daerah terdampak. Melalui fungsi pengawasan, parlemen dapat memastikan OMC yang dilakukan BMKG berjalan optimal, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan kebutuhan riil di lapangan.

Imbauan Yuliansyah juga menjadi pengingat bahwa penanganan bencana kekeringan tidak bisa dilakukan secara parsial. Perlu ada peta daerah rawan krisis air, kesiapan armada tangki air, hingga edukasi hemat air bagi masyarakat. Semua itu menuntut kolaborasi lintas sektor yang ia tekankan dalam kunjungan kerjanya di Kubu Raya.

Tren pencarian “bencana” dan “kemarau” yang meningkat di Google Trends Indonesia dalam beberapa jam terakhir menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap persoalan ini. Pernyataan Yuliansyah yang disiarkan melalui akun resmi @DPR_RI menjadi salah satu respons resmi parlemen atas memburuknya kondisi kekeringan di Kalimantan Barat.