Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mendesak pemerintah mengambil langkah luar biasa (extraordinary) untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera. Desakan itu disampaikan melalui akun resmi X @PDI_Perjuangan pada Jumat (21/8/2026), di tengah meluasnya dampak karhutla yang tidak lagi hanya menyentuh persoalan lingkungan.
Dalam pernyataannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa dampak karhutla saat ini telah menyebar ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. “Dampak karhutla kini tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi telah meluas ke sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat,” demikian bunyi pernyataan resmi fraksi yang diunggah melalui akun @PDI_Perjuangan.
Desakan ini muncul di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap kebakaran lahan di Pulau Kalimantan. Sebelumnya, berbagai pihak mengingatkan bahwa musim kemarau kerap memicu munculnya titik api di lahan gambut yang sulit dipadamkan dan berpotensi menghasilkan kabut asap lintas wilayah.
Baca Juga
Kepala BNPB di Posko Sikka Perkuat Penanganan Gempa NTT
TNI Turun Padamkan Titik Api di Gambut Kalteng
Bersamaan dengan desakan politik tersebut, TNI juga menunjukkan aksi nyata di lapangan. Melalui akun resmi @Puspen_TNI, Pusat Penerangan TNI melaporkan bahwa personel Kodim 1011/Kuala Kapuas yang dipimpin Komandan Kodim Letkol Inf Deky Febrianto terjun langsung memadamkan titik api di lahan gambut Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Rabu (19/8/2026).
Pemadaman dilakukan setelah menerima laporan adanya potensi kebakaran di wilayah gambut. Dandim 1011/Kuala Kapuas langsung memimpin personelnya bersama Tim Satgas Karhutla, Manggala Agni, BPBD, dan Masyarakat Peduli Api untuk bergerak cepat ke lokasi. Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen menjaga Kalimantan Tengah bebas dari asap.
Kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian nasional setiap musim kemarau karena dampaknya yang luas: gangguan kesehatan akibat kabut asap, terganggunya aktivitas belajar mengajar dan penerbangan, hingga kerugian ekonomi masyarakat sekitar. Kombinasi desakan politik dari DPR dan aksi pemadaman di lapangan menunjukkan karhutla kembali menjadi agenda yang mendesak ditangani secara serius dan terkoordinasi.
