ASATUNEWS.CO, JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah segera mengoptimalkan Dana Siap Pakai (DSP) bencana untuk mempercepat pemulihan 253 sekolah yang rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Desakan itu disampaikan Fikri dalam rilis yang diunggah akun resmi DPR RI di X, Rabu (19/8/2026).
Politisi Fraksi PKS itu menegaskan keselamatan warga sekolah harus menjadi prioritas di tengah penanganan pascagempa. “Keselamatan warga sekolah harus menjadi prioritas, ratusan sekolah yang rusak akibat gempa di NTT harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keselamatan dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” kata Fikri.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 16 Agustus 2026, gempa menyebabkan kerusakan pada 253 sekolah yang tersebar di sejumlah kabupaten. Kerusakan terbanyak terjadi di Kabupaten Manggarai dengan 104 sekolah, disusul Manggarai Timur 52 sekolah, Nagekeo 44 sekolah, Ende 39 sekolah, Ngada 35 sekolah, Sikka 27 sekolah, dan Manggarai Barat 23 sekolah.
Fikri memahami bahwa revitalisasi ratusan bangunan sekolah membutuhkan pembiayaan besar yang tidak cukup jika hanya mengandalkan anggaran reguler Kemendikdasmen. Karena itu, ia mendorong sinergi lintas lembaga, khususnya antara Kemendikdasmen dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk mempercepat penanganan infrastruktur pendidikan terdampak bencana.
Baca Juga
Puan: Perpres Ojol Masih Dibahas, Tunggu Keputusan Terbaik
DSP Bencana dan Sekolah Darurat
“Biaya yang dibutuhkan sangat besar, anggaran di Kemendikdasmen tidak cukup maka Kemendikdasmen perlu berkoordinasi dengan BNPB untuk mengantisipasi hal ini, di sana ada anggaran recalling bencana,” tegas Fikri. Ia menilai DSP yang telah disiagakan pemerintah pusat dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pendidikan di NTT. Dukungan anggaran, kata dia, perlu segera diarahkan berdasarkan hasil asesmen kerusakan dan kebutuhan di lapangan.
Sembari menunggu perbaikan bangunan sekolah, Fikri mendorong pemerintah pusat dan daerah menyediakan fasilitas pendidikan sementara agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Ia juga meminta asesmen psikologis awal bagi siswa dan warga sekolah terdampak dengan melibatkan Kementerian Sosial. “Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana dengan catatan sudah dipastikan tidak mengalami trauma. Apabila mengalami trauma, maka perlu dilakukan upaya trauma healing,” paparnya.
Untuk menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dalam jangka pendek, terutama di tengah kerusakan infrastruktur dan keterbatasan jaringan internet, Fikri menyarankan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan modul pembelajaran fisik yang dibagikan pemerintah kepada siswa. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam penyaluran dan penggunaan anggaran pemulihan agar tepat sasaran dan mencegah potensi penyalahgunaan di tengah situasi bencana.
Desakan ini menambah daftar perhatian DPR terhadap pemulihan pendidikan pascagempa NTT. Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI MY Esti juga meminta sarana prasarana dan trauma healing segera dipenuhi di sekolah-sekolah terdampak bencana. Gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, NTT, pada 18 Agustus 2026 telah memicu kerusakan luas di sejumlah kabupaten, termasuk fasilitas pendidikan.
