ASATUNEWS.CO, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mengapresiasi capaian kinerja pengawasan parlemen pada dua sektor krusial sepanjang 2026, yakni penyelenggaraan ibadah haji dan efektivitas mitigasi bencana alam oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Apresiasi itu disampaikan politisi Fraksi Partai Gerindra asal daerah pemilihan Sumatera Utara I tersebut kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (1/9/2026), lalu disiarkan melalui akun media sosial resmi DPR RI, @DPR_RI, pada Rabu (2/9/2026).
Dalam keterangan yang diunggah akun resmi DPR RI itu (https://x.com/DPR_RI/status/2095059218143297716), Husni menilai pengawasan terhadap dua sektor tersebut berjalan baik. Penilaian ini dinilai penting karena haji merupakan ibadah massal tahunan yang melibatkan ratusan ribu warga negara Indonesia di Arab Saudi, sementara Indonesia pada saat bersamaan masih menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, dari banjir bandang hingga gempa bumi.
Penyelenggaraan Haji 2026: Angka Kematian Jemaah Ditekan
Pada sektor haji, legislator Gerindra itu menyatakan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 mencatatkan pengelolaan terbaik. Ia menyebut tingkat kematian jemaah berhasil ditekan secara signifikan, sementara alur serta ritme pelaksanaan ibadah di Tanah Suci berjalan lancar. Kualitas petugas haji hasil rekrutmen tahun ini juga dinilai bekerja maksimal.
“Pengawasan haji menjadi salah satu yang terbaik untuk tahun 2026 ini. Angka jemaah yang meninggal dunia kecil, aturan pelaksanaan dan ritme rute berjalan lancar, serta kualitas petugas haji hasil rekrutmen tahun ini bekerja maksimal,” ujarnya kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Jakarta.
Pernyataan itu sejalan dengan penilaian Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang sebelumnya juga menilai penyelenggaraan haji 2026 lebih baik dan menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan. Komisi VIII memang menjadi garda pengawasan utama penyelenggaraan haji sebagai mitra Kementerian Agama, mulai dari persiapan keberangkatan, layanan di Arab Saudi, hingga pemulangan jemaah ke Tanah Air.
Sepanjang tahun ini, pengawasan haji di parlemen tidak hanya menyoroti aspek kelancaran ibadah, tetapi juga isu-isu yang sempat menjadi sorotan publik seperti pembiayaan, akomodasi jemaah, hingga kesenjangan manfaat antara jemaah reguler dan jemaah yang batal berangkat. Apresiasi Husni karenanya menjadi penegas bahwa secara keseluruhan pelaksanaan musim haji 2026 dinilai mengalami perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Musim haji 2026 sendiri berlangsung dalam beberapa fase, mulai dari pemberangkatan jemaah secara bertahap ke Arab Saudi, pelaksanaan puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, hingga pemulangan jemaah ke Indonesia. Dalam setiap fase itu, peran petugas haji, baik dari Kementerian Agama maupun unsur terkait seperti Tenaga Kesehatan Haji, menjadi penentu kenyamanan jemaah. Pernyataan Husni yang menyebut kualitas petugas hasil rekrutmen tahun ini bekerja maksimal karenanya patut dibaca sebagai pengakuan atas kerja lapangan ribuan petugas yang melayani jemaah di Tanah Suci.
Di sisi pengawasan, DPR juga membentuk Timwas Haji yang secara khusus memantau pelaksanaan ibadah haji. Penilaian Timwas yang menyebut penyelenggaraan haji 2026 lebih baik disertai rekomendasi perbaikan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, terutama untuk penyempurnaan aspek layanan kesehatan, transportasi, dan katering jemaah pada musim-musim mendatang.
Bencana: dari Banjir Bandang Sumatera hingga Gempa NTT
Selain sektor haji, Husni menyoroti peran aktif BNPB bersama Kementerian Sosial dalam merespons cepat serangkaian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. Ia mencontohkan penanganan banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada November 2025. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga mampu menuntaskan fase tanggap darurat dalam waktu singkat.
Baca Juga
PDIP Desak Pemidanaan Korporasi Nakal Penyebab Karhutla
“Dalam jangka tiga hingga empat bulan, dampak banjir bandang di Sumatera tertangani dengan baik dan saat ini sudah masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Begitu pula penanganan gempa di NTT 15 Agustus 2026 lalu, penyiapan dapur umum, bantuan tenda rumah tangga, dan pemenuhan logistik warga bergerak cepat dan tertata rapi,” pungkasnya.
Gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 itu menjadi ujian nyata kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi bencana. Respons cepat yang digambarkan Husni, mulai dari penyiapan dapur umum, bantuan tenda rumah tangga, hingga pemenuhan logistik warga, menunjukkan pola penanganan darurat yang semakin terstandarisasi. Bagi warga terdampak, kecepatan bantuan sangat menentukan, terutama di daerah yang sulit dijangkau.
Penanganan bencana di Indonesia sendiri berpegang pada kerangka penanggulangan bencana yang membagi kerja menjadi tiga fase: pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana yang mencakup rehabilitasi serta rekonstruksi. BNPB berperan sebagai koordinator, sementara kementerian dan lembaga lain, termasuk Kementerian Sosial melalui bantuan sosialnya, bergerak sesuai tugas masing-masing. Pengakuan Husni atas koordinasi lintas lembaga itu sekaligus menjadi catatan bahwa kerja bersama tersebut perlu dipertahankan.
Sorotan terhadap penanganan bencana ini juga datang di tengah masih berlangsungnya upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi, yang menurut data BNPB telah memunculkan ratusan kejadian sepanjang tahun. Meski tidak disinggung secara spesifik oleh Husni, rangkaian bencana yang terjadi hampir bersamaan itu menuntut BNPB bekerja dengan kapasitas maksimal di banyak titik sekaligus.
Apa Artinya bagi Publik
Apresiasi Husni bukan sekadar pujian seremonial. Sebagai anggota Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, dan penanggulangan bencana, pernyataannya mencerminkan hasil pengawasan yang berlangsung sepanjang tahun. Bagi publik, penilaian positif terhadap penyelenggaraan haji berarti pengalaman beribadah jemaah Indonesia, termasuk jemaah lansia dan jemaah risiko tinggi, diharapkan semakin aman dan nyaman di musim-musim berikutnya.
Di sisi lain, pengakuan atas kinerja BNPB menjadi sinyal bahwa aparatur penanggulangan bencana dinilai bekerja sesuai harapan. Hal ini relevan karena Indonesia masih bergulat dengan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi, di samping ancaman gempa dan banjir yang datang silih berganti sepanjang tahun.
Husni sendiri merupakan legislator yang daerah pemilihannya berada di Sumatera Utara, wilayah yang ikut diterjang banjir bandang pada akhir 2025. Sorotannya terhadap pemulihan pascabanjir di Sumatera karenanya memiliki keterkaitan langsung dengan konstituen yang diwakilinya. Sebagai politisi Partai Gerindra, pernyataannya juga menjadi bagian dari suara fraksi pendukung pemerintah dalam menilai kinerja kabinet, khususnya di sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga.
Pekerjaan rumah yang tersisa adalah memastikan fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan tepat waktu, serta menjaga kualitas penyelenggaraan haji agar tidak menurun. Pengawasan DPR yang terus digaungkan para anggotanya, termasuk Husni, akan menjadi kunci keberlanjutan capaian tersebut.
Bagi masyarakat yang tengah menunggu keberangkatan haji pada musim mendatang maupun warga yang masih dalam masa pemulihan pascabencana, pernyataan anggota Komisi VIII ini setidaknya memberi gambaran arah pengawasan parlemen ke depan: memastikan ibadah berjalan aman dan nyaman, sekaligus memastikan negara hadir cepat saat bencana melanda.
