ASATUNEWS.CO, NTT — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menegaskan komitmen DPR untuk memperjuangkan dukungan pendanaan apabila masih terdapat kekurangan dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas agar penanganan bencana dapat berjalan optimal.
Ansory meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan secara terbuka berbagai kebutuhan dan kendala yang ditemukan di lapangan, termasuk apabila terdapat keterbatasan anggaran, bantuan, maupun kebutuhan penanganan lainnya. Informasi tersebut diperlukan agar DPR dapat menindaklanjutinya melalui fungsi pengawasan serta memperjuangkan dukungan pemerintah. Pernyataan ini diunggah melalui akun resmi DPR RI di X, @DPR_RI, pada Kamis (27/8/2026), sebagaimana dapat disaksikan pada tautan x.com/DPR_RI/status/2092869848523030964.
“Kalau bisa, apa yang kurang silakan disuarakan. Sampaikan ke Komisi VIII, kita perjuangkan pendanaannya,” ujar Ansory saat meninjau penanganan bencana gempa bumi di NTT, Senin (24/8/2026). Ia menilai, informasi mengenai kondisi riil di lapangan penting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan dukungan pemerintah.
Kunjungan ke Reok, Manggarai
Ansory meninjau langsung kondisi pengungsi dan penanganan bencana di Kecamatan Reok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan tersebut, ia juga memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak yang mengungsi akibat gempa bumi. Wilayah Manggarai merupakan salah satu daerah yang mengalami dampak signifikan dari gempa besar yang mengguncang NTT pada pertengahan Agustus lalu.
Terlebih, kebutuhan penanganan bencana dapat terus berkembang seiring kondisi masyarakat terdampak, termasuk para pengungsi, serta proses pemulihan di wilayah terdampak. Karena itu, Ansory meminta jajaran BNPB tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan selama proses penanganan bencana. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar persoalan yang membutuhkan intervensi pemerintah pusat dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
“Jangan sungkan-sungkan melaporkan ke pusat apa yang terjadi di lapangan. Kalau memang itu kurang benar, bicara langsung. Kalau ada kekurangan, bicara langsung. Jangan ditutup-tutupi,” tegas Ansory.
Keterbukaan di Era Digital
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi PKS tersebut mengatakan keterbukaan informasi semakin penting di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Informasi mengenai kondisi masyarakat dapat tersebar dengan cepat sehingga pemerintah perlu memastikan informasi publik diimbangi dengan penjelasan dan data faktual dari pihak yang menangani langsung di lapangan.
“Karena sekarang ini kita sudah dunia digital, sudah dunia maya. Kita tidak bisa membohongi itu. Apa yang terjadi di masyarakat nanti, tentu akan terdengar. Ibaratnya, ada asap pasti ada api. Masyarakat akan menyampaikan apa yang mereka lihat dan rasakan,” pungkas Ansory.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat terdampak. Di tengah derasnya arus informasi, keterbukaan dinilai menjadi kunci agar kebijakan penanganan bencana benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar berjalan di atas kertas.
Baca Juga
Stevano Dorong Guru PPPK di Daerah 3T Diprioritaskan Jadi PNS
Konteks Penanganan Gempa NTT
Gempa berkekuatan signifikan yang mengguncang wilayah NTT pada 18 Agustus lalu telah menimbulkan kerusakan luas, mulai dari ribuan rumah, fasilitas pendidikan, hingga tempat ibadah di sejumlah kabupaten. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman, sementara berbagai instansi terus mengerahkan personel dan logistik untuk mempercepat penanganan.
Pemerintah pusat bergerak cepat dengan mengerahkan bantuan logistik dalam jumlah besar, alat berat, serta personel gabungan dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, dan relawan. Rumah sakit terapung dan fasilitas kesehatan tambahan juga diterjunkan untuk melayani korban luka, sementara sekolah-sekolah darurat disiapkan agar proses belajar mengajar tidak terhenti terlalu lama.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Peristiwa | Gempa bumi besar di NTT, 18 Agustus 2026 |
| Dampak | Ribuan rumah dan fasilitas umum rusak, ribuan warga mengungsi |
| Respons pemerintah | Bantuan logistik, personel gabungan TNI/Polri/BNPB/Basarnas, fasilitas kesehatan tambahan |
| Fokus Komisi VIII | Pengawasan penanganan dan perjuangan dukungan pendanaan |
Peran DPR dan Langkah Selanjutnya
Sebagai mitra kerja BNPB, Komisi VIII DPR RI memiliki fungsi pengawasan terhadap penanganan bencana, termasuk penggunaan anggaran dan efektivitas bantuan yang disalurkan. Pernyataan Ansory menunjukkan kesiapan DPR untuk mendorong tambahan anggaran apabila ditemukan kekurangan di lapangan, sekaligus memastikan bantuan yang ada benar-benar sampai ke masyarakat terdampak.
Ke depan, koordinasi antara DPR, BNPB, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan proses pemulihan pascagempa berjalan sesuai harapan. Masyarakat terdampak berharap penanganan tidak hanya berhenti pada bantuan darurat, tetapi berlanjut pada pembangunan kembali rumah, sekolah, dan infrastruktur yang rusak agar kehidupan kembali normal.
Di lokasi pengungsian, kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara menjadi perhatian utama. Anak-anak dan lansia termasuk kelompok yang paling rentan terhadap kondisi darurat, sehingga penanganan yang cepat dan tepat sangat menentukan keselamatan mereka. Kunjungan anggota dewan ke lokasi bencana menjadi salah satu cara memastikan bahwa bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan nyata para pengungsi.
Selain bantuan darurat, persoalan pemulihan jangka panjang juga menjadi perhatian, mulai dari rehabilitasi rumah rusak, perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga pemulihan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Wilayah NTT yang dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk kawasan wisata seperti Labuan Bajo, ikut terdampak sehingga pemulihan ekonomi menjadi agenda yang tidak kalah penting.
Komisi VIII DPR RI sendiri selama ini konsisten mendorong penguatan kapasitas penanggulangan bencana nasional, baik dari sisi anggaran, kesiapsiagaan, maupun koordinasi antarlembaga. Kunjungan kerja anggota komisi ke daerah bencana menjadi bagian dari fungsi pengawasan agar setiap rupiah anggaran bencana benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Desakan Ansory agar setiap kekurangan segera dilaporkan ke pusat diharapkan mampu mempercepat proses penanganan dan pemulihan di NTT. Dengan keterbukaan informasi dari semua pihak, kebijakan yang diambil pemerintah akan semakin tepat sasaran, dan warga terdampak gempa dapat segera kembali menjalani kehidupan sebagaimana mestinya.
