ASATUNEWS.CO, Manggarai — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly A. Gantina meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat perannya dalam menangani dampak sosial dan ekonomi akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan itu disampaikan saat mengunjungi Posko Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Senin (24/8/2026), dan diunggah melalui akun resmi DPR RI di X (@DPR_RI), Rabu (26/8/2026) malam.
Menurut Selly, penanganan bencana tidak boleh hanya berfokus pada kebutuhan darurat. Ia menilai penanganan harus memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat terdampak, termasuk mereka yang kehilangan sumber penghasilan akibat kerusakan rumah, tempat usaha, maupun fasilitas penunjang kehidupan lainnya.
Desakan agar Kemensos Hadir Berkelanjutan
Dalam keterangannya di posko bencana, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa bencana dapat mengubah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara signifikan. Warga yang sebelumnya berada dalam kondisi ekonomi relatif mampu bisa saja jatuh ke dalam kondisi tidak mampu setelah kehilangan mata pencaharian. Karena itu, ia meminta Kemensos memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan sosial secara berkelanjutan.
“Karena musibah hari ini bukan musibah yang boleh dianggap sembarangan. Ada masyarakat yang terdampak dan tentu juga ini akan berpengaruh terhadap jumlah kesejahteraan dan perlindungan sosial yang berada di bawah Kementerian Sosial,” ujar Selly di Posko Bencana Gempa Bumi, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Senin (24/8/2026).
Warga Mampu yang Jatuh Tidak Mampu
Selly menyoroti salah satu dampak yang kerap terlewat dalam penanganan bencana: perubahan status ekonomi warga. Banyak korban yang sebelumnya mandiri secara ekonomi kehilangan tempat usaha dan penghasilan, sehingga membutuhkan skema perlindungan sosial yang sebelumnya tidak mereka terima. Perubahan kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian agar tidak ada warga terdampak yang luput dari bantuan.
“Nah tentu ini harus menjadi tugas pokok Kementerian Sosial, di mana nanti dari warga yang tadinya mampu menjadi tidak mampu, itu juga harus menjadi perhatian dari Pak Menteri Sosial,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Dampak Ekonomi Pascagempa NTT
Kunjungan Selly ke Manggarai dilakukan di tengah masa pemulihan pascagempa yang mengguncang sejumlah wilayah NTT sejak pekan lalu. Gempa berkekuatan signifikan yang berpusat di sekitar Ruteng dan Manggarai telah merusak ribuan rumah dan fasilitas umum, memaksa warga mengungsi, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Sejumlah instansi, termasuk Kemensos dan Polri, telah mengerahkan bantuan logistik dan personel ke wilayah terdampak.
Sebelumnya, Kemensos juga telah mengirimkan puluhan ton logistik tambahan untuk korban gempa NTT, menambah total bantuan yang telah disalurkan sejak awal bencana. Sementara itu, Komisi VIII DPR RI, mitra kerja Kemensos, terus memantau penanganan bencana, termasuk pendataan rumah terdampak dan pemenuhan kebutuhan pengungsi di lokasi-lokasi pengungsian.
Harapan terhadap Menteri Sosial
Selly juga meminta Menteri Sosial memberikan perhatian lebih terhadap penanganan dampak bencana di NTT. Ia berharap berbagai agenda lain yang menjadi tanggung jawab Kemensos tidak mengurangi fokus terhadap pelayanan dan perlindungan masyarakat terdampak bencana, mengingat pemulihan pascagempa membutuhkan waktu panjang.
Baca Juga
Lisda Hendrajoni Minta Penanganan Bencana NTT Tepat Sasaran
“Jangan sampai tugas pokok Kementerian Sosial justru terabaikan karena ada hal lain. Ini harus menjadi evaluasi kami. Saya harap Pak Menteri bisa lebih fokus terhadap tugas-tugas di Kementerian Sosial di tengah bencana ini,” pungkas Selly.
Desakan Selly ini menegaskan pentingnya jaring pengaman sosial yang adaptif dalam situasi bencana. Skema perlindungan sosial yang selama ini berjalan perlu mampu menjangkau warga yang baru jatuh miskin akibat bencana, bukan hanya penerima bantuan yang sudah terdata sebelumnya. Evaluasi data dan pembaruan daftar penerima manfaat menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran.
Pemulihan ekonomi warga terdampak, termasuk nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil di NTT, juga menjadi perhatian bersama. Dengan kondisi infrastruktur yang rusak dan akses yang terbatas di sejumlah wilayah, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat diharapkan mempercepat pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan normal mereka.
Komisi VIII DPR RI memang menjadi mitra kerja utama Kemensos dalam pengawasan penanganan bencana dan perlindungan sosial. Sejak awal bencana gempa NTT, sejumlah anggota Komisi VIII telah menyuarakan perlunya negara hadir secara total dalam menangani korban, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, hingga pemulihan psikososial bagi pengungsi, termasuk kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Sebelumnya, Selly juga mendorong pembaruan data terintegrasi untuk mempercepat respons bencana di NTT. Data yang akurat dan terbaru dinilai penting agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang aksesnya terbatas. Perpaduan antara data yang baik dan skema perlindungan sosial yang adaptif menjadi fondasi penanganan bencana yang menyeluruh.
Dalam penanganan bencana, fase tanggap darurat memang menjadi prioritas utama pada hari-hari pertama. Namun, fase pemulihan jangka menengah dan panjang justru kerap menjadi ujian terbesar, karena kebutuhan masyarakat berubah seiring waktu. Skema bantuan sosial yang bersifat rutin perlu dilengkapi dengan program pemulihan ekonomi, seperti dukungan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pemulihan sarana produksi bagi warga yang kehilangan mata pencaharian.
Perhatian terhadap keberlanjutan perlindungan sosial ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat data kependudukan dan sistem perlindungan sosial nasional. Dengan pendataan yang akurat, warga yang terdampak bencana dan kehilangan penghasilan dapat segera masuk ke dalam skema bantuan, sehingga tidak ada korban yang tertinggal dalam proses pemulihan pascagempa NTT.
Masyarakat NTT, khususnya di Kabupaten Manggarai dan sekitarnya, masih membutuhkan pendampingan jangka panjang. Kunjungan dan desakan para anggota DPR diharapkan menjaga agar perhatian pemerintah terhadap korban gempa tidak mengendur seiring berjalannya waktu, hingga seluruh warga terdampak kembali pulih dan mampu menjalani kehidupan secara mandiri.
