ASATUNEWS.CO, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyoroti maraknya investor yang membatalkan rencana investasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang dinilai dipicu pemberitaan negatif terhadap kondisi wilayah tersebut. Sorotan itu disampaikan dalam pertemuan Pimpinan DPR RI dengan organisasi kemasyarakatan masyarakat Pati di Gedung DPR, dan diunggah melalui akun resmi DPR RI di X (@DPR_RI), Rabu (26/8/2026).
Menurut Sari, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan pesisir. Ia menilai iklim investasi harus dijaga agar tetap sehat, objektif, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari masuknya investasi.
Sorotan atas Pembatalan Investasi
Sari menyebut persoalan menjadi serius ketika pemberitaan mengenai masyarakat pesisir dan nelayan dibangun secara negatif oleh kelompok tertentu, sehingga membentuk persepsi buruk terhadap suatu wilayah. Jika persepsi tersebut kemudian memengaruhi keputusan investor, masyarakat justru menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Jangan sampai karena framing pemberitaan yang negatif kemudian investor takut masuk. Yang dirugikan pada akhirnya bukan hanya pemerintah daerah, tetapi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku ekonomi di kawasan pesisir,” ucapnya dalam pertemuan Pimpinan DPR RI dengan ormas masyarakat Pati, di Gedung DPR, Jakarta.
Legislator daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II itu menilai kritik terhadap kebijakan maupun rencana investasi merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan data, fakta, dan kepentingan masyarakat luas, bukan dengan membangun narasi yang berpotensi merugikan daerah.
Kawasan Pesisir Pati dan Potensi Ekonominya
Sari menegaskan kawasan pesisir Pati memiliki potensi ekonomi yang besar, baik dari sektor perikanan, pertanian, maupun pengembangan kawasan industri. Potensi tersebut semestinya dikembangkan melalui investasi yang sehat dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kepentingan nelayan dan masyarakat sekitar.
“Kalau investor datang tentu harus ada aturan yang jelas. Lingkungan harus dijaga, nelayan harus dilindungi, dan masyarakat lokal harus mendapatkan manfaat. Tetapi, jangan kemudian seluruh investasi dipukul rata sebagai sesuatu yang buruk,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan itu.
Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah duduk bersama mencari titik temu antara kepentingan investasi, perlindungan masyarakat pesisir, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, konflik kepentingan dapat diminimalkan tanpa mengorbankan kesempatan daerah untuk tumbuh.
Konteks Isu Pati yang Sedang Ramai
Sorotan Sari muncul di tengah ramainya pemberitaan mengenai Kabupaten Pati dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat Pati berencana menggelar aksi pada 27 Agustus 2026, dan DPR RI sendiri telah membuka ruang aspirasi terkait sejumlah persoalan yang dihadapi warga, termasuk masalah pertanahan dan kesejahteraan petani. Sebelumnya, pemblokiran rekening donasi milik koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) juga menjadi sorotan dan memicu permintaan klarifikasi dari sejumlah anggota DPR kepada pihak perbankan.
Baca Juga
Prabowo Terima Wakil Menteri Perang AS Elbridge Colby, Bahas Penguatan Pertahanan
Di tengah dinamika itu, Sari mengingatkan agar informasi mengenai kondisi masyarakat dan investasi di Pati disampaikan secara proporsional. Pemerintah, media, akademisi, maupun kelompok masyarakat sipil dinilai memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan publik memperoleh informasi yang utuh, tidak setengah-setengah, apalagi menyesatkan.
Investasi yang Melindungi Masyarakat
Sari berpandangan peningkatan investasi di kawasan pesisir harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Nelayan tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang mendapatkan manfaat langsung. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat komunikasi dengan calon investor sekaligus membuka ruang dialog dengan kelompok nelayan.
“Yang kita butuhkan bukan investasi yang mengorbankan masyarakat. Tetapi investasi yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, membangun infrastruktur, dan menciptakan nilai ekonomi baru. Itu yang harus kita dorong,” pungkasnya.
Ia menegaskan transparansi mengenai dampak investasi, skema perlindungan nelayan, hingga manfaat ekonomi yang akan diterima masyarakat harus dijelaskan sejak awal. Dengan begitu, kehadiran investor tidak lagi menjadi sumber kekhawatiran, melainkan peluang peningkatan kesejahteraan bersama.
“Jangan sampai masyarakat pesisir menjadi korban dua kali. Pertama, mereka menghadapi keterbatasan ekonomi. Kedua, ketika ada peluang investasi untuk meningkatkan kesejahteraan justru peluang itu hilang karena informasi yang tidak proporsional,” tutupnya.
Sebagai pimpinan DPR RI yang membidangi koordinasi ekonomi dan keuangan, Sari dikenal aktif menyuarakan pentingnya iklim usaha yang sehat dan kepastian hukum bagi investor. Sebelumnya, ia juga menyoroti sejumlah rancangan undang-undang yang berpotensi memengaruhi iklim investasi, dan menekankan agar kebijakan tidak menjadi alat yang merugikan dunia usaha maupun masyarakat kecil.
Kawasan pesisir Pati merupakan bagian dari jalur Pantura Jawa yang menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi padat, mulai dari perikanan tangkap, tambak, hingga perdagangan. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi perikanan di Jawa Tengah, sehingga kelangsungan investasi di wilayah tersebut dinilai berdampak langsung pada ribuan lapangan kerja bagi nelayan dan buruh pengolahan hasil laut.
Pernyataan Sari juga menyiratkan kekhawatiran atas perang narasi yang dapat menjauhkan modal dari daerah. Dalam demokrasi, kritik dan keberatan masyarakat memang harus dihormati, tetapi penyampaiannya perlu didasari data agar tidak menimbulkan kerugian kolektif. Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih aktif mengomunikasikan fakta di lapangan kepada publik, termasuk perkembangan positif investasi yang selama ini berjalan.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar investasi di Pati terus tumbuh tanpa mengorbankan kepentingan nelayan dan warga pesisir. Dengan komunikasi yang transparan dan aturan yang jelas, diharapkan tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, baik oleh keputusan investasi maupun oleh narasi yang tidak proporsional.
