Anggota Komisi III DPR RI mendesak Bareskrim Polri membongkar keterlibatan korporasi hingga aktor intelektual di balik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra. Desakan itu disampaikan Yulius Setiarto, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, melalui akun X resmi @PDI_Perjuangan, Selasa (25/8/2026) malam.
Yulius menilai penanganan karhutla tidak cukup diukur dari jumlah orang yang ditangkap. Ia meminta polisi menelusuri pihak-pihak yang diduga memerintah hingga memperoleh keuntungan dari pembukaan lahan secara ilegal. “Ukuran keberhasilan penanganannya bukan hanya berapa orang yang ditangkap, melainkan apakah rantai pembiayaan terputus, keuntungan ilegal disita, korporasi yang terbukti terlibat dimintai pertanggungjawaban, dan kerusakan harus dipulihkan,” tegasnya dalam unggahan yang dapat disimak di akun X PDI Perjuangan.
Senada dengan itu, Komisi III DPR RI menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah tegas dan komitmen Bareskrim Polri yang tidak hanya menindak pelaku pembakar di lapangan, tetapi juga mengejar aktor utama dan pihak yang mengeruk keuntungan finansial dari karhutla. Pernyataan itu diunggah melalui akun X resmi @DPR_RI pada Selasa (25/8/2026) petang, merujuk keterangan Habiburokhman, legislator Fraksi Partai Gerindra, kepada Parlementaria di Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Baca Juga
RAPBN 2027 Rp4.097,2 Triliun Disampaikan Prabowo ke DPR
“Penegakan hukum Karhutla memang harus menyentuh akar masalah. Selama ini, para pelaku di lapangan sering kali hanya menjadi korban atau pekerja, sementara dalang korporasi maupun pemodal yang meraup untung dari lahan yang hangus kerap tidak tersentuh. Pendekatan follow the money dan penindakan tegas tanpa pandang bulu ini sejalan dengan agenda reformasi penegakan hukum yang berkeadilan,” ujar Habiburokhman seperti dikutip dalam unggahan akun X DPR RI.
Apresiasi Langkah Pencegahan Polri
Komisi III juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap langkah pencegahan proaktif jajaran Polri, yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur air di titik-titik rawan karhutla. “Langkah konkret ini membuktikan keseriusan Polri dalam mengimplementasikan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran bertindak all out dalam menghentikan dan mencegah bencana Karhutla. Pembangunan infrastruktur air tersebut adalah wujud nyata kerja presisi yang langsung dirasakan manfaatnya untuk memitigasi bencana asap tahunan,” tegas Habiburokhman.
Angka Penanganan Karhutla
| Indikator | Data |
|---|---|
| Infrastruktur air dibangun Polri di titik rawan | 1.296 embung dan 834 sekat kanal |
| Tersangka karhutla yang ditetapkan Polri | 72 orang di 9 provinsi |
| Wilayah karhutla yang disorot DPR | Kalimantan dan Sumatra |
Desakan ini muncul di tengah masih luasnya karhutla di sejumlah provinsi, dari Riau, Sumatera Selatan, hingga Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Yulius Setiarto menegaskan, negara harus menindak keseluruhan rantai kejahatan karhutla, bukan hanya simpul paling bawah. Komisi III berkomitmen penuh mendukung dan mengawal setiap langkah Polri, baik dalam penegakan hukum yang tegas terhadap perusak lingkungan maupun upaya mitigasi berkelanjutan demi menjaga keselamatan masyarakat dan ekosistem nasional.
