Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto mendorong pembahasan lintas komisi sekaligus meminta audit investigasi atas kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari yang merugikan masyarakat. Langkah ini diambil setelah Komisi VI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para korban KSP Mekarsari.
KSP Mekarsari merupakan koperasi simpan pinjam yang dilaporkan gagal membayar simpanan nasabahnya sehingga banyak warga mengaku dirugikan. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut dana masyarakat dalam jumlah besar dan melibatkan lembaga keuangan koperasi yang selama ini menjadi andalan kelompok masyarakat kecil.
RDPU Komisi VI dengan Korban
Dalam RDPU yang digelar Rabu (19/8/2026), Darmadi Durianto menyampaikan kasus ini akan ditindaklanjuti secara lintas komisi. Komisi VI yang membidangi koperasi dan UMKM akan berkoordinasi dengan Komisi III yang membidangi hukum, serta melibatkan audit forensik untuk menelusuri aliran dana.
Baca Juga
Lestari Moerdijat: Anak Indonesia Prioritas dalam Mitigasi Krisis Iklim
“Kita akan memanggil Menteri Koperasi, berkoordinasi dengan Komisi III hingga audit forensik untuk mengetahui aliran dana dalam kasus tersebut,” kata Darmadi Durianto dalam RDPU Komisi VI DPR RI dengan Korban KSP Mekarsari, Rabu (19/8/2026).
Komitmen Mengawal Penyelesaian
Darmadi menegaskan para korban tidak meminta sesuatu yang berlebihan, melainkan hanya ingin hak mereka dikembalikan. Komisi VI berkomitmen membantu dan mengawal persoalan ini hingga ada penyelesaian yang adil bagi para korban.
“Kami di Komisi VI DPR RI akan membantu dan mengawal persoalan ini agar ada penyelesaian yang adil bagi para korban,” tegasnya.
Rencana pemanggilan Menteri Koperasi dan audit forensik menjadi langkah konkret yang ditunggu para korban. Audit forensik dinilai penting untuk mengungkap ke mana saja dana simpanan nasabah mengalir dan memastikan akuntabilitas pengelola koperasi. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat perlunya pengawasan lebih ketat terhadap tata kelola koperasi simpan pinjam di Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang.
