Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional. Desakan itu disampaikan menyusul karhutla yang semakin parah dan dinilai hampir melumpuhkan aktivitas warga di sejumlah wilayah. Pernyataan tersebut diunggah melalui akun resmi DPR RI di X, Sabtu (22/8/2026).
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel Johan dalam keterangan persnya, Jumat (21/8/2026).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebaran titik panas atau hotspot di Kalimantan tertinggi berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara 3 titik. Kabut asap pekat akibat karhutla disebut menurunkan jarak pandang drastis, bahkan di sejumlah daerah hanya tersisa sekitar 10 meter, seperti di Banjarbaru dan Kalimantan Selatan, hingga mengganggu transportasi udara dan darat.
Dampak Karhutla Meluas
Daniel mengungkapkan dampak karhutla semakin mengganggu aktivitas warga, termasuk anak-anak yang kesulitan berangkat sekolah. “Tentunya ini menjadi keprihatinan karena dampak karhutla semakin mengganggu aktivitas sekolah anak-anak seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk,” jelasnya. Karhutla juga memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), merusak ekosistem dan habitat satwa, hingga menimbulkan polusi lintas batas negara tetangga.
Baca Juga
Megawati: Surabaya ‘Dapur Nasionalisme’ Bung Karno
Dampak kabut asap bahkan terasa hingga Malaysia, di mana ratusan sekolah terpaksa ditutup sementara. Malaysia menyatakan siap membantu penanganan karhutla di Indonesia, sementara Singapura telah mewanti-wanti warganya terhadap potensi ancaman kabut asap akibat perluasan karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Desakan Penanganan Masif
Legislator itu meminta pemerintah tidak berhenti pada penyajian data jumlah hotspot. “Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” tegasnya.
Daniel juga mendesak pemerintah mempercepat penanganan karhutla dengan mengerahkan pasukan pemadaman secara masif, memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandar udara.
Desakan ini muncul di tengah eskalasi penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah. TNI telah menyiagakan 66.510 personel dan mengerahkan pesawat untuk operasi modifikasi cuaca, sementara BNPB menerjunkan satgas udara di enam provinsi prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
