Insiden terbakarnya kapal KMP Mutiara Sentosa II di perairan Sumenep, Jawa Timur, menjadi sorotan Komisi V DPR RI. Legislator mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan pelayaran nasional setelah rangkaian kecelakaan kapal yang terjadi sepanjang tahun ini.
Desakan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, dan Kepala BNPP/Basarnas di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (19/8/2026). Akun resmi DPR RI, @DPR_RI, mengabarkan perkembangan ini melalui unggahan di X pada Jumat (21/8/2026).
Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya meminta Kementerian Perhubungan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap keselamatan transportasi laut. Menurutnya, keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut.
Baca Juga
Viral Challenge Hafalan Al-Qur’an Berhadiah Miras, Polisi Mulai Selidiki The Sounds Project
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut. Setiap kejadian seperti ini harus dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi kelayakan kapal, pengawasan, prosedur keselamatan, maupun faktor cuaca,” ujar Danang secara tertulis kepada Parlementaria.
Legislator Fraksi Gerindra itu menekankan pentingnya pengawasan yang konsisten dan ketat terhadap armada kapal penumpang. Sebelum kapal diizinkan berlayar, seluruh standar kelayakan pelayaran harus dipenuhi guna menekan risiko kecelakaan.
“Jangan sampai evaluasi baru dilakukan setelah terjadi musibah. Sistem pengawasan dan pencegahan harus diperkuat sehingga keselamatan benar-benar menjadi bagian utama dari setiap operasional pelayaran,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perlunya kelancaran arus informasi lintas instansi. Peringatan cuaca buruk dari BMKG, kata Danang, tidak boleh berhenti sebagai informasi pasif, melainkan wajib direspons cepat oleh operator kapal. Ia mendesak Kemenhub, Basarnas, dan BMKG memperkokoh koordinasi terpadu agar penanganan darurat di laut berjalan lebih sigap.
“Koordinasi antar-lembaga harus semakin kuat. Informasi cuaca, pengawasan kapal, hingga kesiapan pencarian dan pertolongan harus terintegrasi agar ketika terjadi keadaan darurat, respons bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” pungkasnya.
Rangkaian insiden kapal tahun ini, termasuk kecelakaan KM Barcelona V dan temuan empat kapal yang celaka meski bersertifikat, semakin memperkuat urgensi perbaikan sistem keselamatan pelayaran nasional. Komisi V DPR menegaskan evaluasi total tidak bisa ditunda mengingat transportasi laut merupakan tulang punggung konektivitas antarpulau di Indonesia.
