Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai penyediaan hunian sementara harus menjadi prioritas dalam penanganan warga terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia mengingatkan agar warga tidak terlalu lama tinggal di tenda pengungsian.
“Yang pertama, pusat pemerintahan itu harus ditangani. Yang kedua, hunian sementara. Hunian sementara ini harus dibuat sesegera mungkin, jadi tidak bisa berlama-lama di tenda,” ujar Sudjatmiko saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Pernyataan itu diunggah akun resmi DPR RI (@DPR_RI) pada Kamis (20/8/2026).
Menurut legislator Fraksi PKB itu, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan langkah penyediaan hunian sementara bagi masyarakat terdampak. Setelah kebutuhan sementara terpenuhi, pembangunan hunian tetap perlu segera dilakukan.
“Sekarang banyak sekali masyarakat di tenda, tetapi hunian sementara ini dari Kementerian PKP sudah menyiapkan dan Kementerian PU juga sudah menyiapkan. Setelah itu baru nanti hunian tetap yang akan dibangun oleh Kementerian PKP,” jelasnya.
Konteks Penanganan Gempa NTT
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, NTT, pada 18 Agustus lalu menyebabkan sejumlah bangunan dan rumah mengalami kerusakan. Penanganan masyarakat terdampak pun dilakukan secara bertahap, mulai dari evakuasi, penyediaan tempat tinggal sementara, hingga pembangunan kembali hunian yang rusak.
Baca Juga
RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026
Sudjatmiko juga menyoroti proses pencarian dan evakuasi korban yang masih berlangsung. Basarnas, menurutnya, telah mengerahkan berbagai peralatan dari darat maupun laut untuk menjangkau lokasi-lokasi terdampak, termasuk kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi. Ia berharap seluruh kementerian/lembaga terkait memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar penanganan berlangsung cepat.
“Basarnas bekerja dengan baik. Dengan BNPB nanti, Kementerian PU dan Kementerian PKP berkoordinasi dengan baik untuk membuat hunian sementara,” katanya.
Tahapan Pemulihan
Sudjatmiko menambahkan, setelah tahap tanggap darurat selesai, pemerintah perlu memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara terencana sehingga masyarakat dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal.
Seruan ini sejalan dengan desakan sejumlah anggota DPR lain agar negara hadir penuh dalam penanganan gempa NTT, baik melalui bantuan logistik, perbaikan sarana pendidikan, maupun percepatan pemulihan ekonomi warga terdampak. Hunian sementara menjadi isu kunci karena ribuan warga saat ini masih menempati tenda pengungsian di sejumlah kabupaten terdampak.
