Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah mendorong agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berhenti pada capaian angka, tetapi mampu berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penciptaan pekerjaan layak dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Perekonomian Indonesia yang tumbuh 5,45% sepanjang semester pertama 2026 harus membawa perubahan yang nyata bagi masyarakat,” kata Charles dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (19/8/2026). Pernyataan itu diunggah akun resmi DPR RI (@DPR_RI) pada Kamis (20/8/2026).
Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan DPR, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,45 persen sepanjang semester I 2026. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada akhir 2026. Menurut Charles, capaian tersebut perlu diikuti dengan evaluasi terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi.
“Keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur melalui angka pertumbuhan dan besarnya investasi, tapi bagaimana pertumbuhan ekonomi tinggi dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat,” jelasnya.
Investasi dan Insentif Fiskal
Charles menekankan agar investasi memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional dengan menggerakkan industri dalam negeri, melibatkan UMKM, meningkatkan penggunaan komponen lokal, memperluas transfer teknologi, serta membuka kesempatan kerja dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja Indonesia.
Ia juga meminta pemberian insentif fiskal dan fasilitas investasi dilakukan secara selektif, dengan memprioritaskan investasi yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, memperkuat rantai pasok dalam negeri, dan memberikan nilai tambah bagi daerah. Daya beli masyarakat juga perlu dijaga melalui pengendalian harga pangan, penciptaan lapangan kerja, perlindungan pekerja, penguatan UMKM, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Baca Juga
Harris Turino Desak OJK Awasi Skema Tadpole Pinjol
“Kebijakan fiskal dan moneter harus diselaraskan agar stabilitas ekonomi tidak memiliki dampak terhadap kemampuan konsumsi masyarakat maupun perkembangan sektor riil,” tuturnya.
Indikator Kualitas Pertumbuhan
Charles mendorong pemerintah menyusun indikator kualitas pertumbuhan ekonomi yang dievaluasi secara berkala, antara lain pertumbuhan upah riil, penciptaan pekerjaan formal, penurunan pengangguran usia muda, pengurangan pekerja rentan, pemerataan investasi, serta kontribusi investasi terhadap industri dan pelaku usaha lokal.
“Target pertumbuhan ekonomi 6% harus diterjemahkan menjadi target kesejahteraan yang konkret, di mana perekonomian dapat membawa kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” tegasnya. Komisi XI DPR RI, lanjutnya, akan mengawal agar pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal, investasi, dan pembangunan ekonomi yang terukur.
“Sebab, pertumbuhan ekonomi baru dapat disebut berhasil apabila rakyat dapat merasakan dampak positifnya dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Charles.
Pernyataan ini muncul di tengah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di DPR, di mana delapan fraksi telah menyetujui pembahasan lebih lanjut dengan sejumlah catatan kritis.
