Delapan fraksi di DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan untuk dibahas lebih lanjut. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Delapan fraksi yang menyatakan setuju adalah Fraksi PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Meski menyetujui pembahasan lanjutan, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan terhadap arah kebijakan fiskal dan target pembangunan yang tertuang dalam RAPBN 2027.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengusulkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara Rp4.097,2 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dirancang sebesar Rp671,2 triliun atau sekitar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.
Catatan Kritis Fraksi
Fraksi PDI-Perjuangan menilai target pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja formal, pemerataan pembangunan, dan produktivitas. Fraksi ini juga memberikan perhatian terhadap alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp242 triliun agar pelaksanaannya tepat sasaran.
Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Budi Sulistyono Kanang menyoroti anggaran MBG senilai Rp242 triliun. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria utama, mulai dari ketepatan sasaran hingga ketepatan anggaran. “Pelaksanaan harus mengurangi berbagai risiko, baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bervisi, serta kelompok penerima manfaat yang inklusif,” kata Budi.
Baca Juga
Hadiah Sayembara Ijazah SMA Gibran Tembus Rp1,05 Miliar, Denny Indrayana: Kalau Memang Ada, Kenapa Dipersulit?
Fraksi Partai NasDem menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen cukup optimistis sekaligus realistis untuk dibahas, tetapi menekankan perlunya pembenahan sektor logistik dan birokrasi guna meningkatkan efisiensi perekonomian serta menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ke kisaran 5,3–5,5. NasDem juga menyoroti potensi penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta pengelolaan dividen BUMN, termasuk dampak pengalihan dividen kepada BPI Danantara, dan meminta kebijakan dividen yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi Partai Gerindra, melalui Anggota DPR RI Kamrussamad, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menunjukkan keberpihakan kepada rakyat melalui penguatan jaring pengaman sosial dan perlindungan daya beli. “Atas dasar itu, Fraksi Partai Gerindra ingin menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menunjukkan keberpihakan afirmatif kepada rakyat,” ujar Kamrussamad.
Adapun Fraksi PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat juga menyatakan persetujuan terhadap pembahasan RUU APBN 2027 pada tahap berikutnya, dengan tetap memberikan perhatian terhadap efektivitas belanja negara, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan fiskal.
Langkah Berikutnya
Setelah pandangan umum fraksi disampaikan, pembahasan RUU APBN 2027 akan berlanjut sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Pemerintah dijadwalkan memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Persetujuan seluruh fraksi ini menjadi sinyal bahwa pembahasan APBN 2027 — yang memuat arah belanja negara hampir Rp4.100 triliun — berjalan sesuai mekanisme, dengan sejumlah catatan yang akan menjadi bahan diskusi antara DPR dan pemerintah dalam pekan-pekan mendatang. Perhatian terhadap kualitas belanja, keberlanjutan fiskal, dan dampak nyata pertumbuhan bagi masyarakat menjadi benang merah pandangan fraksi.
