ASATUNEWS.CO, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional guna memperkuat penanganan di lapangan. Menurutnya, status tersebut diperlukan agar pengerahan sumber daya, termasuk anggaran dan peralatan pemadaman, dapat dilakukan secara lebih optimal di tengah meluasnya kebakaran dan kondisi cuaca yang kering.
Pernyataan Daniel Johan itu diunggah akun resmi DPR RI (@DPR_RI) di X pada Rabu (26/8/2026) melalui https://x.com/DPR_RI/status/2092613257508818972. Dorongan ini muncul di tengah kondisi karhutla yang masih melanda sejumlah wilayah di Kalimantan, terutama Kalimantan Barat, yang titik apinya sulit dipadamkan akibat musim kemarau panjang.
“Pemerintah baik pusat dan daerah tentu sudah maksimal mengerahkan seluruh tenaga dan upaya dalam melakukan penanganan. Namun, karena titik kebakaran sangat banyak dan kondisi sangat kering yang menyebabkan sulitnya mengatasi kebakaran,” ujar Daniel melalui keterangannya di Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Alasan Perlunya Status Bencana Nasional
Daniel menilai status bencana nasional akan membuka akses pengerahan sumber daya yang lebih besar. Dengan status tersebut, anggaran penanganan, peralatan pemadaman, hingga personel dari berbagai instansi dapat dikerahkan secara lebih leluasa dan cepat tanpa terhambat batas-batas administrasi daerah.
Penetapan status bencana nasional juga biasanya diikuti dengan pembentukan mekanisme komando penanganan yang lebih terpadu. Hal ini penting mengingat karhutla kerap terjadi lintas kabupaten dan provinsi, sehingga sulit ditangani secara efektif jika masing-masing daerah bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat dari pemerintah pusat.
Kondisi cuaca yang sangat kering membuat api cepat menyebar, terutama saat kebakaran terjadi pada malam hari ketika upaya pemadaman lebih sulit dilakukan. Kombinasi banyaknya titik api dan keterbatasan akses ke lokasi membuat penanganan karhutla di Kalimantan menjadi tantangan besar bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Penanganan yang Sedang Berjalan
Pemerintah sebenarnya telah mengerahkan berbagai upaya menangani karhutla di Kalimantan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penambahan tiga batalyon TNI untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Pasukan tersebut diterjunkan untuk membantu pemadaman di titik-titik api yang sulit dijangkau, termasuk operasi pemadaman udara.
Di sisi penegakan hukum, DPR juga mendesak Bareskrim Polri membongkar korporasi di balik karhutla. Komisi IV DPR bahkan mendesak pemerintah melakukan audit terhadap korporasi untuk mengungkap aktor di balik kebakaran, menyusul penyelidikan terhadap sejumlah perusahaan di Kalimantan Barat yang diduga terlibat dalam karhutla.
Anggota Komisi IV DPR Rieke Dyah Pitaloka sebelumnya juga mendukung tindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti menyebabkan karhutla. Desakan-desakan ini menunjukkan DPR menaruh perhatian besar pada persoalan karhutla, baik dari sisi penanganan darurat maupun pencegahan jangka panjang.
Apa Artinya Status Bencana Nasional
Status bencana nasional adalah status tertinggi dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Berbeda dengan status tanggap darurat tingkat daerah, penetapan bencana nasional memungkinkan pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan secara penuh dan mengerahkan sumber daya nasional, termasuk anggaran dari APBN dan bantuan lintas kementerian.
Baca Juga
Obet Rumbruren Dorong Percepatan Pemulihan Korban Gempa
Bagi warga terdampak, status ini juga membuka akses bantuan yang lebih cepat dan terkoordinasi, termasuk relokasi, layanan kesehatan, dan pemulihan ekonomi pascakebakaran. Kabut asap akibat karhutla sendiri telah lama menjadi masalah kesehatan masyarakat di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan, memicu penyakit pernapasan dan gangguan aktivitas warga.
Penetapan status bencana nasional juga mempermudah koordinasi dengan lembaga internasional dan organisasi kemanusiaan yang ingin membantu penanganan. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa respons nasional yang terkoordinasi mampu mempercepat pemadaman dan mengurangi dampak kabut asap lintas negara, mengingat asap karhutla Indonesia kerap berdampak hingga ke negara tetangga.
Namun, proses penetapan status bencana nasional tidak bisa dilakukan sembarangan. Pemerintah biasanya melakukan kajian mendalam terhadap skala kebakaran, jumlah titik panas, luas area terdampak, serta dampak sosial dan ekonominya sebelum memutuskan status tersebut. Karena itu, dorongan dari DPR ini diharapkan mempercepat kajian dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintah.
Respons dan Harapan ke Depan
Hingga berita ini ditulis, pemerintah belum memberikan respons resmi atas usulan penetapan status bencana nasional untuk karhutla Kalimantan. Namun, dorongan dari DPR ini menambah tekanan bagi pemerintah untuk mempercepat dan memperkuat penanganan di tengah musim kemarau yang masih berlangsung.
Selain status bencana nasional, Daniel Johan juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap upaya pencegahan karhutla. Perbaikan tata kelola lahan, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan menjadi kunci agar persoalan karhutla tidak berulang setiap tahun.
Bagi masyarakat Kalimantan yang setiap tahun terdampak kabut asap, kepastian penanganan dari pemerintah menjadi harapan utama. Dengan adanya dorongan status bencana nasional, diharapkan penanganan karhutla tahun ini bisa lebih cepat, lebih terkoordinasi, dan lebih efektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Karhutla di Kalimantan tahun ini menjadi perhatian nasional karena luasnya area yang terbakar dan sulitnya pemadaman akibat kekeringan. Selain merusak ekosistem hutan dan lahan gambut, kebakaran juga mengancam keanekaragaman hayati serta mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidup pada hasil hutan dan perkebunan. Gangguan asap juga kerap berdampak pada sektor penerbangan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi harian masyarakat di wilayah terdampak.
Dengan segala dampak tersebut, dorongan penetapan status bencana nasional dinilai langkah yang relevan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan optimal. Publik kini menunggu langkah lanjutan dari pemerintah, sementara DPR terus mengawal agar persoalan karhutla mendapatkan respons yang serius dan menyeluruh.
Peran media sosial dalam menyebarkan informasi karhutla juga tidak bisa diabaikan. Akun-akun resmi seperti @DPR_RI memanfaatkan platform X untuk menyampaikan sikap dan desakan lembaga negara secara langsung kepada publik, sehingga informasi soal kebijakan dan respons pemerintah bisa diakses masyarakat secara cepat dan transparan. Hal ini sejalan dengan upaya membangun partisipasi publik dalam pengawasan penanganan bencana.
