Senin, 12 Maret 2018 07:51 WIB

Fully Funded Kemenpan-RB Diresahkan PNS Meranti, Apa Sebabnya!

Riau -
Fully Funded Kemenpan-RB Diresahkan PNS Meranti, Apa Sebabnya!

Ilustrasi

MERANTI (asatunews) -- Skema wacana pemerintah pusat atas fully funded diresahkan oleh sejumlah PNS Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Kebijakan yang membawa pada konsekensi pemotongan gaji pokok PNS 15 Persen, untuk menutupi tunjangan pensiunan PNS itu, dinilai akan membebankan, disamping masih banyak pemotongan lain lain. 

"Kami ini sudah susah malah tambah susah, disamping banyaknya pemotongan terhadap gaji kami. Dan itu semua kebijakan Pemerintah Pusat," ungkap salah seorang guru SMPN 2 di Meranti, Efendi SAg. 

Dalam wacana fully funded tersebut mestilah di kaji ulang besaran potongannya. Jangam sampai seluruh PNS dari Sabang sampai Marouke disamaratakan besarannya. 

"Setuju saja gaji kami dipotong sebagai keperluan penutupi tunjangan pensiun, namun besaran pemotongan mesti seimbang dalam menutupi kebutuhan kami," ujarnya pagi tadi. 

Alasan Effendi, setiap daerah kebutuhan kehidupan setiap PNS itu diukur dari asal tempat bekerja, dan itu tergantung atas duduk geografis. Terlebih di Meranti banyak pulau yang dipisah oleh laut dan jauh dari pusat kota. 

"Kalau gaji habis diongkos kerja, serta potongan lain lain dari pendapatan pokok PNS besar, mau makan apa kami. Belum lagi membayar listrik, kredit Motor, KPR rumah, dan lain lain," ungkapnya. 

Untuk itu Pemerintah pusat harus melakukan kajian yang mendasar sebelum menerbitkan aturan yamg sipatnya dapat mengganggu kesejahteraan rakyat.

Dan itu menurutnya memiliki konsekuensi karna skema mereka iuran, biasanya iuran itu tidak mesti pematokan.

Senada denganya, Sandra soerang guru di salah satu sekolah dasar, Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti juga ikut mengeluhkan wacana tersebut. 

Dalam hitungannya, dengan besaran gaji pokok Rp2,9 juta lebih, jika nanti dipotong 15 persen untuk dana pesiun hasilnya setara dengan Rp300 ribu/bulan. 

Menurutnya potongan gaji sebesar Rp 360 ribu khusus untuk dana pensiun bagi PNS baru itu sangat memberatkan. ’’Belum lagi misalnya ditambah dengan kewajiban zakat di Baznas 2,5 persen," ujarnya

Jangan sampai hanya gara-gara ingin menaikkan nilai manfaat dana pensiun kelak, para PNS justru menjadi sengsara ketika masih aktif bekerja.

Terkait

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :