, 00 0000 00:00 WIB

Urus Perizinan Bisa Selesai Lima Hari, Asal..!

Berita -
Urus Perizinan Bisa Selesai Lima Hari, Asal..!

BENGKALIS (asatunews)— Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Kabupaten Bengkalis memberi kemudahan kepada pengusaha baik perseorangan dan berbadan hukum untuk melakukan pengurusan izin usaha.

Sesuai SOP, untuk pengurusan perizinan jika memenuhi syarat atau lengkap secara administrasi, maka bisa diselesai prosesnya selama lima (5) hari. Hal itu disampaikan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Kabupaten Bengkalis H Indra Gunawan.

Menurut Indra Gunawan, untuk regulasi perizinan ini tidak ada yang berubah. Hanya saja SOP lamanya pengurusan izin itu bisa dilakukan selama kurang lebih 5 hari. Jikapun lengkap secara administrasi atau persyaratan, 1 hari juga bisa selesai.

“Sepanjang itu lengkap, paling lama lima hari selesai izinnya. Jika pun sudah lengkap secara administrasi, 1 hari juga bisa selesai,” katanya.

Dikatakan Indra, untuk perizinan ini DPMPSP tidak akan main-main, dan akan berkerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Hanya saja terkadang, pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha baru saja mengajukan permohonan sudah dikatakan lengkap. Padahal masih ada tahapan proses perizinan lainnya.

“Kadang-kadang baru mengajukan izin saja, pengusaha sudah mengatakan lengkap. Contoh, dalam pengurusan izin dibutuhkan dokumen lingkungan hidup, nah untuk hal itu kita proses penerbitannya, untuk kewenangan penerbitan itu ada di OPD lain, dan lama proses atau tidaknya tergantung OPD tersebut, seperti DLH itu memiliki kewenangan untuk menerbitkan dokumen lingkungan hidup. Diwaktu itu, pengusaha sudah berasumsi star perizinan sudah jalan, padahal persyaratan lengkap merupakan titik awal perizinan, hal ini sering terjadi,” katanya.

Terbitkan 2.491 Perizinan

Dibagian lain, Plt. Kepala DPMPSP Kabupaten Bengkalis H Indra Gunawan mengungkapkan, dalam kurun waktu setahun atau tepatnya Tahun 2017. DPMPSP telah menerbitkan sekitar 2.491 perizinan. Jumlah tersebut mencakup seluruh kecamatan, termasuk Mandau dan Pinggir.

Bicara sumber pendapatan dari sektor retribusi, Indra mengaku sejauh ini masih belum maksimal. Terutama pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sesuai data, Tahun 2017 retribusi IMB hanya mendapatkan angka kurang dari Rp 1 miliar.

“Untuk IMB ini kita sangat kecil, Karena fokus pada pelayanan perizinan. Memang ada beberapa yang sudah melengkapi dokumen lainnya seperti PBB, hanya saja PBB itu tidak berada di kita, melainkan di OPD lain, nah upaya kita nantinya akan terus melakukan imbauan kepada pengusaha atau masyarakat dalam hal ini,” katanya.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :