Sabtu, 10 Februari 2018 11:01 WIB

Gaji PNS Dipotong, Ini Kata Presiden..,

Nasional -
Gaji PNS Dipotong, Ini Kata Presiden..,

JAKARTA (ASATUNEWS) -Menyoal gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim yang akan dipotong untuk zakat, Presiden Joko Widodo menyatakan hal ini belum dibicarakan di tingkat kabinet.

"Belum ada. Jadi masih wacana, belum ada rapatnya, belum ada rapat terbatasnya, belum ada keputusannya." Jokowi menyampaikannya dalam siaran tertulis, Jumat, 9 Februari 2018 seperti dilansir dari tempo.co.

Pada Senin, 5 Februari 2018, Jokowi mengadakan rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah yang dihadiri Menteri Agama bersama kementerian terkait lainnya. Jokowi menegaskan belum ada pembicaraan soal pemotongan gaji PNS muslim untuk zakat dalam rapat pleno itu.

"Dalam rapat KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah), yang kami bicarakan adalah yang berkaitan dengan keuangan syariah, bisnis syariah, dan ekonomi syariah," ujarnya.

Presiden Jokowi mengimbau seluruh pihak untuk tidak terburu-buru memberikan penilaian terhadap wacana itu. "Jangan dipolemikkan. Belum ada keputusan apa-apa, kok."

Setelah rapat pleno KNKS, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengampaikan sedang mempersiapkan aturan mengenai pungutan zakat yang berasal dari pemotongan gaji aparatur sipil negara dan pegawai negeri sipil yang beragama Islam. "Kami sedang menyiapkan keppres (keputusan presiden) adanya pungutan zakat khusus, dan ini hanya berlaku bagi ASN atau PNS muslim," kata Lukman di komplek Istana Negara, Jakarta, Senin, 5 Februari 2018.

Lukman menuturkan, gaji ASN atau PNS akan dipotong sebesar 2,5 persen. Pemotongan itu, kata Lukman, hanya dikhususkan bagi yang muslim. Sebab, hanya umat Islam yang memiliki kewajiban membayar zakat. Kendati begitu, Lukman mengatakan bahwa aturan itu bukan bersifat wajib. Sehingga, jika PNS atau ASN tidak bersedia gajinya dipotong, mereka boleh mengajukan keberatan.

Menurut Lukman, pengumpulan zakat khusus itu bertujuan agar dana dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Wacana itu menimbulkan pro dan kontra. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robikin Emhas menyarankan kepada Lukman untuk mengkaji kembali wacana itu. Menurut dia, wacana itu tidak akan menimbulkan polemik di masyarakat jika kajiannya matang. Ia menilai, wacana pemotongan gaji PNS muslim belum memiliki gambaran utuh, khususnya siapa saja yang berhak menerima  zakat itu.
 

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :