Selasa, 30 Januari 2018 15:28 WIB

BUMD Ini Masih Jadi Perhatian Serius Pemprov Riau

Riau -
BUMD Ini Masih Jadi Perhatian Serius Pemprov Riau

istimewa

PEKANBARU (asatunews)- PT Riau Airline (RAL) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga kini masih menjadi evaluasi oleh Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau. Sebab sejak tahun 2010 hingga saat ini jasa penerbangan itu tak lagi operasi.

Saat ini perusahaan penerbangan plat merah ini dalam proses audit yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Riau.

Demikian disampaikan Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Darusman melalui Kabag Tata Kelolah BUMD, Doni kepada CAKAPLAH.COM, Selasa (30/1/2018) di Pekanbaru.

"BUMD yang paling menjadi catatan kita hingga kini masih RAL. Karena dari 2010 tidak jalan lagi dan sudah ada pemberhentian sementara. Sekarang RAL ini sedang kita proses. Kita sudah menyampaikan ke BPKP untuk diaudit, guna menentukan pengambilan sikap ke depan," katanya.

Untuk proses audit RAL, sebut Doni, BPKP sudah minta Pemprov Riau melakukan audit awal melalui Inspektorat dan sudah selesai dilakukan. "Kajian itu sudah kita teruskan ke BPKP untuk mereka bergerak mengaudit keseluruhan RAL. Dalam audit itu kita sudah minta poin-poinnya kepada BPKP terkait dengan hutang, pajak dan RAL ke depan. Apakah ke depan dibubarkan atau bagaimana tergantung hasil audit BPKP," paparnya.

Kajian yang dilakukan Inspektorat itu, lanjut Doni, hanya memotret dan menceritakan kronologis RAL sampai diberhentikan sementara. Dengan begitu, saat BPKP melakukan audit tidak terlalu mempertanyakan yang mendasar karena sudah digali oleh Inspektorat.

Sementara untuk PT Riau Petroleum yang sebelum sempat tidak sehat, kata Doni,
saat ini Petroleum sudah menunjukan ke arah lebih baik. dimana Petroleum  membentuk anak perusahaan untuk merebut Participating Interest (PI) sebesar 10 persen dari Kementerian ESDM.

"Bahkan sudah ada penawaran PI 10 persen dari pengolahan Pertamina Hulu Siak dan Blok Kampar, sekarang PI 10 persen itu dalam proses," ujarnya.

Disamping itu, Doni mengklaim saat ini pihaknya terus membenahi BUMD sesuai dengan arahan PP 54/2017 tentang BUMD, yang mengatur melalau dari pengangkatan, pemberhentian sampai penggajian.

"Dari PP tersebut sudah nampak gambaran kita untuk melakukan pembinaan BUMD ke depan seperti apa," cetusnya.

Selain itu, tambah Doni, pihaknya juga ada modul penilaian kinerja BUMD, yang menjadi acuan evaluasi penilaian kinerja BUMD. Dari modul ada tiga indikator yang dilihat yakni masalah keuangan, administrasi dan operasional.

"Dari penilaian modul itu kedepan kita bisa menggambarkan apakah BUMD itu sehat, tidak sehat atau setengah sehat," pungkasnya.

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :