Jumat, 19 Januari 2018 08:36 WIB

Pemkab dan DPRD Rohul Akan Konsultasi ke Kemendagri, Ada Apa?

Pemerintah -
Pemkab dan DPRD Rohul Akan Konsultasi ke Kemendagri, Ada Apa?

Kelmi

ROHUL (asatunews)-Ada suatu hal yang menarik dari Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Bupati non aktif H. Suparman SSos MSi yang dikeluarkan Kementerian dalam negeri (Kemendagri) yang dikeluar pada 5 Januari 2018 lalu. 

Dimana, bagian akhir kalimat dalam SK tersebut berisi Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak 8 November 2017. Dengan demikian terjadi pemberlakuan surut 59 (lima puluh sembilan) hari terhitung 8 November 2017-5 Januari 2018.

Dengan demikian, terjadi kebingungan dalam menafsirkan SK tersebut, atas sah atau tidaknya suatu kebijakan yang diambil oleh Bupati non aktif H Suparman. Karena faktanya di atas tanggal 8 November 2017, Suparman nyatanya masih aktif menjabat sebagai Bupati Rohul dan mengambil kebijakan sebagai Kepala Daerah seperti penandatangan APBD Rohul 2018 pada tanggal 29 November 2017.

Selain itu, pada 20 November 2017 sebelumnya, Bupati Suparman melalui Sekdakab Rohul Ir Damri Harun juga melantik tiga pejabat tinggi pratama setingkat Eselon II. Diantaranya, Kadis Kependudukan Catatan Sipil, H Syaiful Bahri, Staf Ahli Bupati Irfan Ridho dan Kasat Pol PP dan Damkar Rohul, Andianto.

Untuk menghindari terjadinya kebingunan terhadap kebijakan yang telah dilakukan, khusunya terhadap OPD yang akan menjalankan APBD Rohul 2018, maka Pemkab Rohul dan DPRD Rohul sepakat melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Dirjen Otda dan Dirjen Keuangan Daerah.

''Terkait SK mundur ini, kita akan coba konsultasikan dengan Pemprov Riau, Dirjen Otda dan Keuangan Daerah terkait pemberlakuan SK mundur ini serta seperti apa imlplikasinya. Kita harapkan mudah-mudahan tidak ada dampak antara SK dengan jalanya pemerintahan," kata Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri, SH, kemarin.

Kelmi menambahkan, dari konsultasi itu nantinya diharapkan pihak-pihak dapat memberikan jawaban tertulis yang menjadi pegangan bagi Pemkab Rohul dan DPRD Rohul untuk menjalankan pemerintahan sesuai aturan.

"Saran kepada DPRD Rohul dan Pemkab Rohul untuk melakukan konsultasi ke Kemendagri ini adalah arahan pak menteri langsung yang berkomunikasi dengan kami melalui Pesan Whats Up,'' jelas Kelmi.

Pendapat berbeda terkait sah atau tidaknya kebijakan terkait APBD Rohul dan pelantikan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Rohul setelah keluarnya SK mundur pemberhentian Suparman ini   justru di sampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Rohul, Syahril Topan.

Menurutnya, APBD Rohul Murni 2018 yang disahkan DPRD pada tanggal 29 November 2017 itu tetap sah, meski dalam SK Pemberhentian Suparman tanggal 5 Januari 2018 itu, disebutkan tanggal 8 November, Suparman sudah diberhentikan menjadi Bupati Rohul.

Syahril topan mengaku, secara mekanisme Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD itu di usulkan pemerintah sudah sesuai mekanisme. Menurutnya, ketika diusulkan oleh pemerintah ke DPRD maka DPRD memiliki kewajiban untuk melakukan pembahasan dan pengesahan sebelum tanggal 31 Desember.

"Sementara situasi pada saat itu, belum ada satupun surat keputusan yang menyatakan Suparman itu diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati,'' jelasnya.

"Kita juga sudah pernah tanyakan soal ini ke pemerintah sewaktu pembahsan R-APBD , apakah pembahasan R-APBD dalam situsi seperti ini tidak ada persoalan nantinya, pada saat itu pemerintah menjawab tidak ada persoalan, sehingga DPRD menjalankan tugansya membahas R-APBD hingga kemudian mensahkanya,'' ungkap Syahril Topan. 

Terkait

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :