Rabu, 10 Januari 2018 06:40 WIB

Ingat, ASN dan Kades Dilarang Berpolitik Praktis, Bisa Dipidana Loh!

Pilkada -
Ingat, ASN dan Kades Dilarang Berpolitik Praktis, Bisa Dipidana Loh!

ROHUL (asatunews)- Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau tahun 2018 tak beberapa lama lagi. Tentunya dengan adanya Pilgubri itu ada  tahapan kampanye.

Nah, biasanya, tahapan kampanye ini merupakan tahapan dimana sering terjadi pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang biasa terjadi, yaitu keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Kepala Desa dalam mendukung salah satu pasangan calon.  

Menyadari hal itu, Panwaslu Rohul jauh-jauh hari mengingatkan kepada selurh ASN dan Kades di Rohul, dapat menjaga netralitas mereka, pada pelaksanaan Pilgubri 2018 mendatang, dengan tidak terlibat aktif, dalam pemenenagan salah satu paslon.

Ketua Panwaslu Rohul, Fajrul Islami menegaskan, akan ada sanksi adminsitratif dan pidana bagi ASN dan Kades yang terbukti terlibat dalam kempanye. Sesuai Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Dalam Pasal 70 ayat (1) butir a, b dan c disebutkan setiap paslon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. ASN, anggota Polri, dan TNI sera Kepala Desa Lurah dan perangkat Desa.

Larangan dan sanksi bagi PNS atau ASN serta perangkat pemerintahan juga tertera dalam pasal 29 ayat (2) undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang PNS atau ASN ditegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Aturan lain yang melarang PNS atau ASN ikut serta terlibat dalam Kampanye Pilkada/Pemilu tercantum dalam pasal 4 ayat 15 Peraturan Pemerintahan Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin.

Dalam aturan itu, disebutkan, setiap PNS/ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala/Wakil Daerah dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan kampanye mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, keputusan atau tindakan yang menguntungkan maupun merugikan salah satu paslon semasa kampanye.

Kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakkan terhadap paslon yang menjadi peserta pilkada sebelum dan selama sesudah masa kampanye, meliputi ajakan himbauan seruan pemberian barang kepada perangkat pemerintahan. Dalam lingkungan unit kerjanya anggota keluarganya serta masyarakat.

Tidak hanya ASN, larangan menjaga netralitas juga dikhusukan untuk Kepala Desa. Hal itu termuat pada Pasal 51 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam aturan itu, aparatur pemerintah desa dilarang untuk ikut berkampanye dan dalam UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu, pasal 278.  Dalam aturan tersebut sangat tegas bahwa kepala desa dan perangkatanya serta PNS dan TNI atau Polri tidak boleh terlibat politik.

Terkait

KOMENTAR

Komentar Via Facebook :